Sobat Cuan mungkin paham bahwa Bitcoin sedang disorot oleh beberapa negara dalam beberapa saat terakhir. Apalagi, kalau bukan urusan aturan pemerintah dalam meregulasi Bitcoin.
Hal ini pun sempat bikin harga Bitcoin jungkat-jungkit dalam sebulan terakhir. Namun, sebagai pecinta aset kripto, mungkin masih ada satu pertanyaan yang mengganjal: Mengapa regulasi pemerintah bisa bikin harga aset kripto naik-turun?
Selama sebulan terakhir, harga Bitcoin memang sempat anjlok gara-gara sinyal “perlawanan” terhadap Bitcoin yang digencarkan oleh beberapa negara.
Salah satu kebijakan pemerintah global yang sempat bikin ketakutan, ketidakpastian, keraguan (Fear, Uncertainty, and Doubt/FUD) di pasar adalah soal aksi keras pemerintah China.
Akhir Mei lalu, pasar kripto diselimuti rasa FUD setelah pemerintah China memasang sikap pasang kuda-kuda untuk menutup pertambangan Bitcoin di negara tersebut.
South China Morning Post menyebut bahwa pejabat tingkat tinggi China berencana untuk menyusun penalti yang kuat bagi mereka yang ketahuan menambang aset kripto. Salah satu hukumannya adalah masuk ke daftar hitam jasa keuangan, sehingga mereka tak bisa mengakses produk-produk perbankan.
Di dalam rancangan peraturan tersebut, hukuman itu tidak hanya berlaku bagi penamban aset kripto namun juga pusat data, perusahaan telekomunikasi, dan bahkan warnet. Setelah kabar itu tersiar, harga Bitcoin pun langsung terjun bebas dari mendekati US$40.000 hingga US$34.000 dalam dua hari saja.
Meski ada negara yang terlihat menabuh genderang perang melawan Bitcoin, namun ada pula negara lain yang menerbitkan regulasi yang pro aset kripto. Salah satunya dilakukan oleh El Salvador pada awal Juni 2021.
Penjelasan lengkap mengenai aturan Bitcoin El Salvador bisa Sobat Cuan baca di artikel ini. Namun intinya, negara Amerika Tengah itu akan menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat transaksi sah. Ini terjadi setelah legislatif setempat mengesahkan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh Presiden El Salvador, Nayib Bukele.
Hasilnya, harga Bitcoin pun langsung melonjak 13% setelah aturan itu disahkan.
Setelah melihat serangkaian peristiwa di atas, tentu kita bisa menarik benang merah antara regulasi pemerintah dengan harga aset kripto. Namun, seperti apa penjelasannya?
Untuk memahami hal ini, Sobat Cuan mesti kembali lagi ke konsep dasar mata uang kripto. Yakni, instrumen yang bisa menjadi alternatif bagi mata uang fiat dengan manfaat guna (use case) yang kurang lebihnya serupa.
Sehingga, jika ada sebuah lembaga, atau mungkin negara, bersikap terbuka kepada aset kripto, maka artinya mereka percaya dengan nilai guna dan manfaatnya di masa depan. Begitu pun sebaliknya. Kalau mereka sinis dengan Bitcoin, artinya mereka sangat skeptis dengan nilai guna aset digital tersebut di masa depan.
Nah, hal ini dibaca oleh para investor dan trader sebagai sentimen esensial dalam menentukan langkah di aset kripto. Mereka tentu akan aktif “bermain” di kripto kalau banyak lembaga atau negara mulai mengadopsinya. Sebab, bisa jadi hal tersebut akan memperkuat potensi permintaannya di masa depan.
Begitu pun sebaliknya. Mereka tentu tidak mau macam-macam dengan aset kripto yang tak punya masa depan jelas dan “dimusuhi” banyak pihak. Sebab, permintaannya di masa depan mungkin akan sedikit. Bahkan, mungkin bisa saja nihil.
Baca juga: Sudah Siap Cuan? Yuk Simak 3 Katalis Positif Harga ETH di Juni Berikut!
Ada beberapa cara di mana intervensi pemerintah dapat mempengaruhi harga aset kripto.
Ketiga jenis tindakan tersebut berpotensi buruk dalam kasus Bitcoin dan cryptocurrency. Ini karena aset kripto bersifat ekstra-nasional dan memiliki buku besar terdesentralisasi yang tersebar di beberapa negara.
Regulasi akan membutuhkan upaya yang terkoordinasi dengan baik di beberapa negara. Ini mungkin tugas yang sulit, mengingat setiap negara punya sikap yang berbeda-beda terkait aset kripto.
Namun, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa aturan pemerintah mungkin tidak terlalu berdampak terhadap harga Bitcoin dan aset kripto lainnya.
Dalam sebuah esai tentang Project Syndicate, ekonom terkenal Kenneth Rogoff menulis bahwa Bitcoin tidak akan pernah menggantikan uang yang dikeluarkan pemerintah. Alasannya karena hal itu “akan membuat pemerintah sangat sulit untuk mengumpulkan pajak atau melawan aktivitas kriminal.”
“Akankah harga Bitcoin turun menjadi nol jika pemerintah dapat mengamati transaksi dengan sempurna? Mungkin tidak,” jelasnya.
“Transaksi Bitcoin memang memerlukan pasokan listrik yang sangat tinggi. Namun, dengan beberapa perbaikan, Bitcoin mungkin masih mengalahkan biaya administrasi yang dibebankan bank-bank besar pada kartu kredit dan debit,” tulisnya.
Baca juga: El Salvador Resmi Adopsi Bitcoin Sebagai ‘Uang’. Harga Bitcoin Bakal Naik?
Brian Feinstein dan Kevin Werbach, profesor studi hukum dan etika bisnis Wharton menguji kekhawatiran yang mengintai dari regulasi pemerintah. Mereka meneliti apakah penurunan harga aset kripto mengikuti peraturan di suatu negara.
“Jawabannya adalah, ‘Hampir selalu tidak,'” kata Feinstein.
Temuan itu adalah hasil dari studi lengkap oleh Feinstein dan Werbach tentang aktivitas perdagangan di beberapa bursa di seluruh dunia. Mereka meneliti harga setelah pengumuman peraturan aset kripto utama seperti Bitcoin.
Studi mereka menemukan “hasil yang hampir seluruhnya nol,” yang mereka tulis dalam sebuah artikel yang diterbitkan 25 April di Journal of Financial Regulation.
“Dari rezim pembuatan perizinan yang dimanipulasi lebih dahulu, hingga dalih tindakan anti pencucian uang dan penegakan anti-penipuan, serta banyak kategori kegiatan pemerintah lainnya, kami tidak menemukan bukti sistemik bahwa tindakan regulasi menyebabkan investor pergi, atau memasuki, yurisdiksi yang terkena dampak,” tulis mereka.
“Penggemar kripto menilai bahwa peraturan yang terbatas bisa mendorong perdagangan di bursa domestik dan dengan demikian menarik aktivitas pengembangan di sekitar teknologi. Sementara peraturan yang tidak menguntungkan akan menyebabkan perdagangan bergerak ke luar negeri,” tulis Feinstein dan Werbach dalam opini baru-baru ini di The New York Times.
Baca juga: Ampun Om Elon! Sampai Kapan Pengaruh Elon Musk ke Harga Kripto Berakhir?
Intinya, rencana aturan pemerintah bisa saja berdampak terhadap harga Bitcoin plus cryptocurrency lainnya. Namun, hal itu pun kembali ke persepsi trader dan investor terhadap prospek jangka panjang aset kripto.
Memang, satu regulasi pemerintah bisa bikin investor ragu-ragu dengan masa depan aset kripto. Namun, jika mereka masih percaya dengan prospek aset kripto ke depan, maka kabar miring dan “serangan-serangan” regulasi pemerintah harusnya bukan jadi persoalan yang bikin pusing.
Kalau kamu bagaimana, Sobat Cuan? Apakah kamu juga yakin dengan nilai guna aset kripto di masa depan? Kalau jawabannya “ya”, yuk segera investasi Ethereum dan Bitcoin di Pluang sekarang!
Baca juga: Panik Harga Bitcoin & ETH Anjlok? Yuk, Coba Cari Cuan dengan Strategi Buy the Dip!
Download aplikasi Pluang di sini untuk investasi emas, S&P 500 index futures, serta aset kripto Bitcoin dan Ethereum! Harga kompetitif di pasaran, selisih harga jual-beli terendah, dan tanpa biaya tersembunyi!
Untuk investasi emas, kamu bisa melakukan tarik fisik dalam bentuk emas Antam mulai dari 1 gram hingga 100 gram. Sementara dengan Pluang S&P 500, kamu bisa berinvestasi di kontrak berjangka saham perusahaan besar di AS! Mulai dari Apple, Facebook, Google, Netflix, Nike, dan lainnya! Segera download aplikasi Pluang!
Sumber: Investopedia, Wharton
Adi Putro
Bagikan artikel ini