Quantitative Easing

Quantitative easing adalah salah satu kebijakan yang tidak konvensional namun dilakukan oleh bank sentral Amerika Serikat, The Fed, guna mempertahankan bunga acuannya tetap rendah.

Kebijakan ini biasanya ditempuh The Fed untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang dihantam krisis atau resesi. Nah, seperti apa penjelasan lengkap mengenai kebijakan moneter satu ini?

Quantitative Easing adalah Kebijakan Moneter Non-Konvensional

Quantitative easing adalah satu kebijakan di mana The Fed akan membeli surat utang jangka panjang yang dimiliki perusahaan maupun perbankan. Hal itu dilakukan agar dunia usaha punya dana segar untuk diputarkan sebagai investasi maupun pinjaman.

Sehingga, pada akhirnya, kebijakan quantitative easing ini bisa menggerakkan kegiatan ekonomi. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi negara adidaya tersebut pun akan berangsur pulih.

Selama ini, The Fed memandang kebijakan tersebut sebagai langkah efektif pemulihan ekonomi karena memberi ruang pada dunia usaha untuk berkembang tanpa harus menaikkan suku bunga acuannya. Sebab, kenaikan suku bunga acuan akan membuat bunga kredit menanjak, yang ujungnya bikin dunia usaha enggan investasi dan masyarakat enggan menambah konsumsi.

Nah, ketika The Fed merasa kebijakan quantitative easing sudah cukup, maka mereka akan mulai mengurangi belanja surat utang tersebut dalam kebijakan yang dikenal sebagai tapering.

Banyak pihak beranggapan bahwa kebijakan quantitative easing dan tapering yang dilakukan The Fed adalah kebijakan yang non-konvensional.

Sebab, otoritas moneter biasanya menggunakan cara konvensional dalam menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam ekuilibrium yang baik. Yakni, dengan menyesuaikan suku bunga acuan jadi tinggi saat inflasi, dan memasangnya di angka rendah saat ekonomi perlu dipacu.

Cara Kerja Quantitative Easing

Dalam mengeksekusi quantitative easing, The Fed akan membeli surat utang pemerintah dan instrumen jangka panjang lainnya dalam bajet tahunan yang sudah ditentukan. Sebagai hasilnya, bank akan memiliki dana segar dari hasil menjual surat utang kepada The Fed, yang nantinya dapat diputarkan dengan bunga yang tetap rendah.

Mempertahankan bunga rendah bermanfaat agar bank tidak perlu memasang syarat macam-macam kepada nasabah yang mengajukan kredit. Dengan begitu, fungsi intermediasi lebih cepat berlangsung dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Cara ini hanya efektif dilakukan pada negara yang mempertahankan suku bunga acuan hampir 0% seperti Amerika Serikat. Sebab, intervensi ini sebetulnya ditujukan untuk memacu perekonomian.

Hal tersebut mungkin tidak bisa dilakukan di Indonesia, di mana suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (7 DDR) berada di atas 0%, atau tepatnya di 3,5%. Namun di Amerika Serikat, bunga sudah diturunkan sampai 0%, jadi The Fed perlu kebijakan lain untuk memacu ekonomi yang sedang stagnan.

Baca juga: Apa Itu Kebijakan Moneter?

Kelemahan Kebijakan Quantitative Easing

Meski memacu pertumbuhan ekonomi sangat penting, namun menjaga inflasi pun tak kalah pentingnya. Setinggi apapun ekonomi tumbuh, masyarakat tidak akan terdampak kesejahteraannya apabila nilai uangnya tergerus inflasi, bukan?

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi umumnya berjalan beriringan. Saat ekonomi tumbuh pesat, pergerakan inflasi pun demikian. Hanya saja, ada kalanya inflasi terbilang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi terbilang stagnan.

Nah, inilah yang menjadi kelemahan kebijakan quantitative easing. Kebijakan ini bisa menimbulkan inflasi karena suplai uang yang beredar menjadi banyak. Namun, peredaran uang tersebut bisa saja gagal menciptakan pertumbuhan ekononomi. Peristiwa ini akrab disebut sebagai stagflation.

Selain itu, nilai tukar mata uang juga bisa terpengaruh oleh kebijakan ini bila penerapannya tidak tepat. Jika nilai tukar terjun bebas, barang impor jadi mahal yang mungkin akan berpengaruh pada produksi manufaktur.

Baca juga: Apa itu Centralized Market?

Negara yang Menerapkan Quantitative Easing

Selain The Fed, beberapa otoritas moneter negara lain juga tercatat pernah melakukan quantitative easing. Salah satunya adalah Bank of Japan (BoJ) yang menerapkan QE sebagai respons atas resesi ekonomi di tahun 2001.

Bank of Japan membeli  surat utang pemerintah, surat utang swasta hingga saham dengan harapan deflasi berkurang dan ekonomi terpacu. Cara ini tidak berhasil di Jepang yang malah mengalami penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) dari US$5,45 miliar di 1995 menjadi US$4,52 miliar pada 2007.

Selain itu, Swiss National Bank (SNB) juga pernah menerapkan kebijakan ini di tahun 2008 saat terjadinya krisis finansial. Otoritas moneter ini membeli aset-aset hingga melebihi kinerja ekonomi negaranya.

Cara ini berhasil, namun tidak diketahui berapa besar konsekuensi yang harus ditanggung oleh SNB. Kendati begitu, ahli ekonomi menilai langkah SNB sebagai quantitative easing terbesar di dunia.

Otoritas lain yang juga sempat menjajal taktik ini adalah Bank of England (BoE). Saat isu Brexit bergulir, BoE mengatakan pihaknya akan membeli surat utang pemerintah seharga 60 triliun poundsterling dan surat utang swasta senilai 10 triliun poundsterling.

Langkah ini diambil untuk meminimalisir dampak negatif Brexit terhadap pertumbuhan ekonomi Inggris. Namun, tidak dapat disimpulkan apakah kebijakan quantitative easing berhasil atau tidak di negara Ratu Elizabeth tersebut.