Mengenal Stimulus Fiskal dan Fungsinya bagi Ekonomi

Apa Itu Stimulus Fiskal?

Stimulus fiskal adalah langkah yang diambil oleh pemerintah baik demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun mengatasi efek negatif dari krisis ekonomi melalui kebijakan anggaran.

Pada masa ini, pemerintah akan meningkatkan belanjanya atau menyesuaikan kebijakan perpajakannya sehingga negaranya bisa mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah umumnya menjalankan kebijakan anggaran yang ekspansif pada masa ini sehingga defisit anggaran pun meningkat.

Secara teorinya, stimulus fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan yang dibutuhkan untuk menghalau dampak resesi, seperti yang termuat di dalam teori ekonomi Keynes. Di samping itu, stimulus fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi di samping stimulus moneter.

Mengenal Teori di Balik Stimulus Fiskal

Situasi ekonomi satu negara berjalan sesuai siklus ekonomi. Terkadang, pertumbuhan ekonomi satu negara bisa memasuki fase ekspansi. Namun, jika fase ekspansi dianggap "kepanasan", maka ekonomi pun akan mengalami fase kontraksi.

Dalam fase kontraksi, daya beli masyarakat kian melemah karena tingginya inflasi. Di saat yang sama, rendahnya permintaan dari masyarakat juga memicu dunia usaha untuk memproduksi barang dan jasa, yang berimbas pada pengangguran.

Menurut paham ekonomi Keynesian, pemerintah harus segera melancarkan serangkaian kebijakan yang menyasar perbaikan permintaan agregat di masyarakat. Pasalnya, kebijakan tersebut diharapkan bisa kembali menggairahkan daya beli masyarakat dan tingkat produksi dunia usaha.

Di samping itu, teori ekonomi Monetarisme juga mengatakan bahwa pemerintah dapat mencapai stabilitas ekonomi dengan menambah pasokan uang beredar. Nah, berangkat dari dua konsep ekonomi tersebut, maka pemerintah bisa melakukan serangkaian stimulus fiskal untuk menambah peredaran uang, memperbaiki daya beli masyarakat, dan ujungnya memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

Langkah-langkah stimulus fiskal kini menjadi salah satu resep standar dalam mengalokasikan dana ke dalam perekonomian saat ekonomi terkontraksi.

Baca Juga: Crowding Out Effect

Apa Saja Fungsi dan Contoh Stimulus Fiskal?

Kebijakan anggaran pemerintah yang ekspansif tidak hanya ditujukan bagi perbaikan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga mencakup penurunan tingkat pengangguran, peningkatan daya beli masyarakat, serta peningkatan minat investasi swasta.

Seluruh tujuan tersebut bisa ditempuh dalam berbagai cara. Namun, pada umumnya, pemerintah akan melakukan kegiatan-kegiatan inti berikut:

1. Peningkatan anggaran belanja pemerintah untuk sektor-sektor strategis yang dianggap bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur.
2. Pemotongan tarif pajak untuk memicu daya konsumsi masyarakat.
3. Pemberian insentif pajak agar dunia usaha tergugah melakukan investasi.
4. Pemberian subsidi, baik dalam bantuan tunai maupun barang, untuk memperbaiki daya beli masyarakat kategori tertentu.

Sebagai contoh, jika pemerintah meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, maka dana tersebut akan sampai ke masyarakat melalui pembayaran bahan baku dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proyek-proyek tersebut.

Akibatnya, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat pun meningkat, sehingga lebih banyak uang akan beredar di masyarakat. Pada gilirannya, uang-uang tersebut dapat digunakan untuk konsumsi sehingga negara tersebut pun bisa beranjak ke fase siklus ekonomi berikutnya.

Lebih lanjut, ketika merumuskan kebijakan insentif pajak, pemerintah juga mempertimbangkan dampak bernama trickle-down effect.

Sederhananya, trickle-down effect adalah sebuah teori di mana insentif dan pemotongan pajak bagi golongan kaya dan korporasi diharapkan bisa merangsang kegiatan bisnis dalam jangka pendek. Kendati demikian, efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan masyarakat luas diharapkan bisa terjadi dalam jangka panjang.

Contoh Stimulus Fiskal yang Ada di Indonesia

Indonesia juga memberlakukan stimulus fiskal demi mengerek pertumbuhan ekonominya. Adapun contoh-contoh stimulus yang pernah dilakukan Indonesia antara lain:

1. Relaksasi PPh Pasal 21

Bagi karyawan yang bekerja di sektor pengolahan atau manufaktur dengan penghasilan di bawah Rp200 juta, pemerintah akan menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)-nya secara penuh. Relaksasi ini berlaku bagi industri yang termasuk dalam KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah).

2. Relaksasi PPh Pasal 22 Impor

Perusahaan yang melakukan impor barang akan mendapatkan kelonggaran dengan pembebasan PPh 22. Terdapat 19 sektor yang berhak mendapatkan relaksasi ini, termasuk Wajib Pajak KITE dan KITE IKM. Pembebasan pajak ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi arus kas sebagai penggantian biaya peralihan terkait perubahan biaya dari negara asal produk yang diimpor.

3. Relaksasi PPh Pasal 25

Pemerintah memberikan kebijakan relaksasi yang menarik untuk mendukung sektor-sektor tertentu dalam bentuk pemotongan PPh Pasal 25 sebesar 30%.

Manfaat diskon ini dapat dinikmati oleh 19 sektor yang telah dipilih, khususnya Wajib Pajak KITE dan KITE IKM. Dengan langkah ini, diharapkan industri terkait dapat merasakan manfaat dalam hal aliran uang yang lebih lancar, sebagai bentuk kompensasi atas biaya peralihan yang mungkin terjadi.

4. Relaksasi Restitusi PPN

Restitusi PPN diberikan kepada 19 sektor pilihan, serta Wajib Pajak KITE dan KITE IKM. Tidak ada batasan nilai maksimal restitusi bagi eksportir, sementara pengusaha non-eksportir berhak mendapatkan restitusi dengan nilai maksimal Rp5 miliar. Melalui restitusi ini, diharapkan likuiditas para wajib pajak dapat dioptimalkan.

Baca Juga: Rasio Utang Terhadap PDB

Kritik Terhadap Stimulus Fiskal

Meski punya dampak baik bagi perekonomian, kehadiran stimulus fiskal nyatanya masih menuai pro dan kontra.

Salah satu kritik tajam yang dialamatkan ke kebijakan ini adalah tingkat efektivitasnya. Beberapa ekonom mengatakan bahwa kebijakan moneter ekspansif akan sia-sia jika penerimanya tidak tepat sasaran.

Di samping itu, beberapa ekonom juga meragukan dampak dari seluruh kebijakan tersebut jika penerimanya tidak mengubah perilaku ekonominya.

Kondisi ini pun dijelaskan secara rinci oleh teori ekonomi Ricardian. Menurut teori tersebut, pemerintah tentu akan memperbesar defisit anggarannya demi belanja yang jor-joran. Hanya saja, masyarakat menjadi khawatir bahwa mereka mungkin akan membayar tarif pajak yang lebih besar di masa depan demi menutupi defisit tersebut.

Akibatnya, masyarakat pun memilih untuk mengerem konsumsinya saat ini dan menyimpannya untuk konsumsi di masa depan. Sehingga, belanja jumbo pemerintah tersebut pun gagal mengerek daya beli masyarakat saat ini.

Mulai Perjalanan Investasimu dengan Aman di Pluang!

Download aplikasi Pluang untuk investasi Saham AS, emas, ratusan aset kripto dan puluhan produk reksa dana mulai dari Rp5.000 dan hanya tiga kali klik saja!

Dengan Pluang, kamu bisa melakukan diversifikasi aset dengan mudah dan aman karena seluruh aset di Pluang sudah terlisensi dan teregulasi. Ayo, download dan investasi di aplikasi Pluang sekarang!

Sumber: Forbes, Investopedia