Mengenal Konsep Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia

Apa Itu Stabilitas Sistem Keuangan?

Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi di mana sistem keuangan beroperasi dengan lancar dan efisien sehingga mampu menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri.

Bisa dibilang, stabilitas sistem keuangan juga merupakan situasi di mana sistem keuangan tidak memiliki gangguan dan berfungsi dengan baik sehingga mampu membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Namun, hingga saat ini, tidak ada definisi baku mengenai stabilitas sistem keuangan. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setidaknya merujuk pada pernyataan-pernyataan berikut ketika mendefinisikan Stabilitas Sistem Keuangan:

1. Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.
2. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar risiko secara baik.
3. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Atur Stabilitas Keuangan Masa Pandemi, Ketahui 5 Kebijakan Moneter BI

Mengapa Stabilitas Sistem Keuangan Adalah Hal Penting bagi Ekonomi?

Berdasarkan definisi di atas, stabilitas sistem keuangan bisa disebut punya peranan vital dalam menjaga kesehatan ekonomi suatu negara. Namun pertanyaannya, apa alasan stabilitas sistem keuangan sangat dibutuhkan oleh satu negara?

1. Mencegah Krisis Ekonomi yang Timbul dari Krisis Finansial

Sebagaimana diketahui, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi hebat pada 1998 silam. Kala itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melonjak tinggi, angka pengangguran melesat hebat, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pun terkontraksi dengan parah.

Rupanya, pangkal dari masalah tersebut adalah krisis finansial yang terjadi di negara-negara Asia, di mana salah satu pemicunya adalah penarikan dana secara besar-besaran (bank run) dari lembaga jasa keuangan. Imbasnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan pun menurun drastis dan dibutuhkan waktu bertahun-tahun demi memulihkannya.

Dari situ, Indonesia pun belajar bahwa sistem keuangan yang stabil dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan adalah dua faktor krusial untuk membentuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Memperlancar Aktivitas Ekonomi di Masyarakat

Dalam perekonomian, sistem keuangan memiliki peran intermediasi. Yakni, sebagai perantara bagi mereka yang memiliki uang berlebih (pemberi pinjaman) kepada pihak-pihak yang tengah membutuhkan dana (peminjam).

Adapun dana yang ditarik peminjam pada akhirnya akan digunakan dalam kegiatan ekonomi, misalnya investasi atau konsumsi. Dua hal tersebut selama ini dikenal sebagai komponen utama permintaan agregat yang bisa mengerek pertumbuhan ekonomi.

Namun, jika sistem keuangan tidak bisa menjalankan perannya, maka penyaluran dana tersebut akan terhambat dan pada ujungnya akan menyeret laju pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya, stabilitas sistem keuangan sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan geliat ekonomi di masyarakat.

Baca Juga: Kerap Disamakan, Inilah Perbedaan Resesi Ekonomi dan Krisis

Bagaimana Indonesia Menjalankan Stabilitas Sistem Keuangan?

Indonesia belajar banyak dari krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 silam. Sebagai imbasnya, Indonesia pun kemudian merilis banyak aturan dan menjalankan berbagai upaya demi menjaga kestabilan sistem keuangannya.

Sebagai contoh, agar bisa memantau kesehatan lembaga jasa keuangan secara optimal, Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan sebagai regulator industri jasa keuangan.

Sebelum UU itu terbit, fungsi regulator dan pengawasan industri jasa keuangan diemban oleh Bank Indonesia (BI). Sehingga, dengan kehadiran OJK, BI diharapkan bisa fokus dalam menjalankan kebijakan moneter dan mengatur serta mengawasi sistem pembayaran di Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui UU Nomor 9 Tahun 2016 yang berfungsi untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan.

Saat ini, KSSK berisikan empat anggota yang terdiri dari Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). UU tersebut mengamanahkan mereka untuk menjalin koordinasi demi menangani permasalahan sistem keuangan baik saat krisis maupun tidak.

Apa Saja Contoh Kebijakan Indonesia demi Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan?

1. Inflation Targeting Framework

Suku bunga acuan adalah faktor krusial bagi aktivitas intermediasi lembaga keuangan. Apa alasannya?

Sebagai contoh, kenaikan suku bunga acuan akan meningkatkan bunga kredit sehingga masyarakat pun enggan menarik pinjaman. Minimnya penarikan pinjaman tentu akan mengerem aktivitas konsumsi dan investasi, dua dari empat faktor utama pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya, BI, selaku pengemban kebijakan moneter, wajib menjalankan kebijakan pengaturan suku bunga acuannya dengan hati-hati. Sebagai salah satu caranya, Bank Indonesia menerapkan suatu kebijakan yang dikenal dengan Inflation Targeting Framework (ITF).

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga inflasi sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga BI pun bisa menaksir tingkat suku bunga acuan yang tepat demi mencapai hal tersebut.

2. Real Time Gross Settlement (RTGS)

BI mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan menjaga kelancaran jalannya sistem pembayaran.

Apabila terjadi kesalahan dalam penyelesaian pembayaran oleh salah satu peserta dalam sistem pembayaran, hal tersebut berpotensi menimbulkan risiko serius dan dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran.Tak hanya itu, kegagalan tersebut juga dapat menyebar dan mengakibatkan gangguan yang bersifat sistemik.

Guna mengatasi potensi kegagalan tersebut, BI mengembangkan mekanisme yang bertujuan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang semakin kompleks. Salah satunya adalah penerapan sistem pembayaran real-time, yang lebih dikenal dengan sebutan RTGS (Real Time Gross Settlement), yang menjamin keamanan dan kecepatan dalam setiap transaksi.

3. Fungsi Lender of The Last Resort

Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai pemberi pinjaman terakhir atau yang dikenal dengan sebutan Lender of The Last Resort (LoLR). Dalam fungsi ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral harus menjadi garda terakhir yang sigap ketika terjadi kegagalan dalam sistem keuangan.

Fungsi LoLR sangatlah penting dalam menjaga kelancaran sistem keuangan, baik dalam keadaan normal maupun saat terjadi krisis. Fungsi ini diberikan khusus kepada bank-bank yang menghadapi kesulitan likuiditas dan berpotensi menyebabkan krisis yang mempengaruhi sistem keuangan secara sistemik.

Mulai Perjalanan Investasimu dengan Aman di Pluang!

Download aplikasi Pluang untuk investasi Saham AS, emas, ratusan aset kripto dan puluhan produk reksa dana mulai dari Rp5.000 dan hanya tiga kali klik saja!

Dengan Pluang, kamu bisa melakukan diversifikasi aset dengan mudah dan aman karena seluruh aset di Pluang sudah terlisensi dan teregulasi. Ayo, download dan investasi di aplikasi Pluang sekarang!

Sumber: OJK, BI