
RDG BI Oktober 2026 berlangsung dua hari, Selasa-Rabu, 20-21 Oktober 2026. Gubernur BI Destry Damayanti mengumumkan hasilnya pada Rabu, 21 Oktober 2026, dan keputusan utamanya adalah mempertahankan BI Rate di 5,75% (sumber: Bank Indonesia melalui ANTARA, 21 Oktober 2026).
Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI adalah forum pengambilan keputusan kebijakan Bank Indonesia yang membahas kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. RDG bulanan berlangsung dua hari berturut-turut, dan hasilnya diumumkan pada hari kedua melalui konferensi pers Gubernur BI (sumber: Bank Indonesia, jadwal RDG 2026).
Selain BI Rate, BI mengubah suku bunga fasilitas, persyaratan cadangan bank, dan insentif lindung nilai. Giro Wajib Minimum (GWM) adalah dana minimum yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia, sehingga penurunannya menambah likuiditas yang dapat disalurkan bank. Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) adalah kontrak lindung nilai terhadap pergerakan Rupiah.
| Instrumen | Keputusan RDG 20-21 Oktober 2026 | Berlaku |
|---|---|---|
| BI Rate | Dipertahankan di 5,75% | 21 Oktober 2026 |
| Deposit Facility | Dinaikkan menjadi 5,00% | 21 Oktober 2026 |
| Lending Facility | Dipertahankan di 6,50% | 21 Oktober 2026 |
| GWM Rupiah bank umum konvensional | Turun dari 9% menjadi 8%, lalu 7% | 8% mulai 1 November 2026; 7% mulai 1 Desember 2026 |
| GWM Rupiah bank syariah dan unit usaha syariah | Turun dari 7,5% menjadi 6,5%, lalu 5,5% | 6,5% mulai 1 November 2026; 5,5% mulai 1 Desember 2026 |
| Insentif DNDF (pengurangan premi), tenor 6 bulan | Naik dari 25% menjadi 40% | Diumumkan 21 Oktober 2026 |
| Insentif DNDF (pengurangan premi), tenor 12 bulan | Naik dari 30% menjadi 45% | Diumumkan 21 Oktober 2026 |
Data per 21 Oktober 2026. Sumber: Bank Indonesia melalui ANTARA, Kontan, dan CNBC Indonesia (21 Oktober 2026).
Hasil RDG berbeda dari ekspektasi pasar. Survei CNBC Indonesia Research terhadap 13 institusi keuangan menunjukkan 10 responden memperkirakan BI Rate naik 25 basis poin (bps) menjadi 6,00%, sedangkan 3 responden memperkirakan BI Rate tetap 5,75% (sumber: CNBC Indonesia, 21 Oktober 2026). Satu bps setara 0,01 poin persentase.
Dalam keterangan resminya, BI menyebut kebijakan moneter tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, serta upaya menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027 (sumber: Bank Indonesia melalui CNBC Indonesia, 21 Oktober 2026). BI memperkuat keputusan itu dengan insentif DNDF yang lebih besar untuk menarik aliran masuk modal asing (sumber: Bank Indonesia melalui ANTARA, 21 Oktober 2026).
BI mencatat insentif lindung nilai yang berlaku sejak Juni 2026 telah menarik aliran masuk modal asing sebesar US$9,9 miliar hingga 20 Oktober 2026 (sumber: Bank Indonesia melalui CNBC Indonesia, 21 Oktober 2026). Sebelumnya, BI menaikkan BI Rate secara kumulatif 100 bps pada Mei-Juni 2026, dari 4,75% menjadi 5,75% (sumber: CNBC Indonesia, 21 Oktober 2026).
BI menilai prospek ekonomi global masih lemah dan ketidakpastian pasar keuangan tetap tinggi. Konflik di Timur Tengah menjaga harga minyak dan komoditas lain tetap tinggi, sementara kebijakan moneter global yang ketat diperkirakan bertahan lebih lama dan membuka kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga lagi (sumber: Bank Indonesia melalui ANTARA, 21 Oktober 2026). Itu adalah penilaian BI, bukan proyeksi Pluang.
Berikut indikator yang menjadi latar RDG Oktober 2026:
| Indikator | Kondisi | Sumber | Per tanggal |
|---|---|---|---|
| BI Rate | 5,75% (dipertahankan) | Bank Indonesia | 21 Oktober 2026 |
| Nilai tukar Rupiah | Rp17.985 per USD, melemah 0,61% dari akhir September 2026 | Bank Indonesia melalui CNBC Indonesia | 20 Oktober 2026 |
| Inflasi tahunan (YoY) | 3,28%, naik dari 3,19% pada Agustus 2026 | BPS melalui Kontan | September 2026 (rilis 1 Oktober 2026) |
| Cadangan devisa | US$146,3 miliar (Agustus: US$146,5 miliar), setara 5,4 bulan impor | Bank Indonesia melalui RCTI+ | Akhir September 2026 (rilis 7 Oktober 2026) |
| Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 | 4,9-5,7% | Bank Indonesia melalui ANTARA | 21 Oktober 2026 |
| Aliran masuk modal asing sejak insentif lindung nilai | US$9,9 miliar | Bank Indonesia melalui CNBC Indonesia | Juni sampai 20 Oktober 2026 |
Inflasi September 2026 berada di dalam kisaran sasaran BI 2,5±1% (sumber: BPS dan Bank Indonesia, Oktober 2026).
IHSG ditutup menguat 0,94% ke 5.328,36 pada 21 Oktober 2026 (sumber: Bisnis.com, 21 Oktober 2026). Rupiah ditutup melemah ke Rp18.022 per dolar AS dan kembali di atas Rp18.000 (sumber: Bisnis.com, data Doo Financial Futures, 21 Oktober 2026). Seorang analis BRI Danareksa Sekuritas menyebut arus modal asing keluar dan ketidakpastian kebijakan MSCI sebagai faktor yang memengaruhi Rupiah dan IHSG (sumber: Bisnis.com, 21 Oktober 2026).
Reaksi satu hari belum tentu mencerminkan arah berikutnya, karena volatilitas pasar dipengaruhi banyak faktor, termasuk arus dana asing dan sentimen global.
BI Rate memengaruhi suku bunga deposito dan kredit, imbal hasil obligasi, serta nilai tukar Rupiah. Keputusan menahan BI Rate tidak menentukan arah harga aset tertentu, dan setiap aset memiliki mekanisme serta risiko yang berbeda.
Harga saham dan ETF Amerika Serikat dinyatakan dalam dolar AS. Saat Rupiah melemah, nilai aset itu bila dikonversi ke Rupiah dapat naik, tetapi harga saham dan ETF-nya sendiri tetap bisa turun, sehingga hasil akhir bisa lebih rendah dari modal awal. Di Pluang, investor dapat mengakses Saham AS dan ETF.
Harga emas dunia dinyatakan dalam dolar AS, sehingga pergerakan Rupiah turut memengaruhi harga emas dalam Rupiah. Harga emas juga dipengaruhi suku bunga global dan permintaan, dan dapat naik maupun turun. Emas Digital tersedia di Pluang.
Aset crypto bergerak mengikuti sentimen risiko global dan faktor spesifik tiap aset, serta dikenal memiliki volatilitas tinggi. Tidak ada hubungan langsung yang tetap antara keputusan BI Rate dan harga crypto, sehingga nilai investasi dapat turun tajam dalam waktu singkat.
BI Rate berada di level 5,75% setelah RDG 20-21 Oktober 2026. Bank Indonesia mempertahankannya, sementara Lending Facility tetap 6,50% dan Deposit Facility naik menjadi 5,00%, sesuai pengumuman resmi Gubernur BI dalam konferensi pers RDG (sumber: Bank Indonesia, 21 Oktober 2026).
BI menyatakan kebijakan konsisten dengan strategi menstabilkan nilai tukar Rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat dan menjaga inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1%. BI juga memperkuat insentif DNDF untuk menarik aliran modal asing (sumber: Bank Indonesia, 21 Oktober 2026).
BI menaikkan Deposit Facility menjadi 5,00% dan menurunkan GWM bank umum konvensional dari 9% menjadi 8% pada 1 November 2026, lalu 7% pada 1 Desember 2026. Insentif DNDF tenor 12 bulan naik menjadi 45% (sumber: Bank Indonesia, 21 Oktober 2026).
RDG BI berikutnya dijadwalkan pada 17-18 November 2026, disusul RDG Desember pada 15-16 Desember 2026. Pada RDG Oktober, hasil keputusan resmi diumumkan di hari kedua, Rabu, 21 Oktober 2026, melalui konferensi pers Gubernur BI (sumber: Bank Indonesia, jadwal RDG 2026).
BI Rate dapat memengaruhi Rupiah (Rp18.022 per USD pada 21 Oktober 2026) dan sentimen pasar, yang berdampak tidak langsung pada aset berdenominasi USD seperti saham AS dan emas. Harga tiap aset dipengaruhi banyak faktor lain, tanpa jaminan arah pergerakan harga.
RDG BI 20-21 Oktober 2026 mempertahankan BI Rate di 5,75%, menaikkan Deposit Facility menjadi 5,00%, menurunkan GWM secara bertahap, dan memperkuat insentif DNDF. Pada 21 Oktober 2026, IHSG ditutup menguat 0,94%, sedangkan Rupiah melemah ke atas Rp18.000 per dolar AS. Hasil RDG bukan kepastian arah harga aset, jadi rujuk sumber resmi BI dan tinjau profil risiko sebelum bertransaksi pada aset apa pun, termasuk saham AS, ETF, emas, dan crypto. Pelajari lebih lanjut aset yang tersedia di Pluang.
Gambar yang ditampilkan dalam konten ini dibuat dengan menggunakan AI dan hanya ditujukan untuk tujuan ilustrasi saja.
Artikel ini bersifat informatif dan bukan ajakan atau rekomendasi investasi. Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor.
Grup Pluang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan/atau Bank Indonesia (BI) dalam menyediakan produk dan layanan tertentu.


