Ekonomi maritim adalah potensi besar Indonesia sebagai negara kepulauan. Lantas, apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim?
Ekonomi maritim adalah istilah yang mengacu pada kegiatan ekonomi di bidang kelautan atau maritim dan biasa dilakukan di kawasan pesisir atau sekitar laut hingga batas tertentu.
Kegiatan ekonomi ini mencakup transportasi laut, penentuan harga dan tarif pengiriman barang via laut, pembiayaan dan pembuatan kapal, siklus pasar, laba atas investasi perusahaan pelayaran, bagaimana perusahaan pelayaran bertahan dari depresi, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan.
Dari kegiatan tersebut, maka bisa disebut bahwa ekonomi maritim adalah ekonomi yang berfokus menghasilkan barang dan jasa di bidang kemaritiman seperti jasa penyebarangan kapal, reparasi dan perawatan kapal, industri logistik via laut, dan jasa yang berkaitan dengan pelabuhan.
Dalam ekonomi maritim terdapat istilah Blue Economy. Apa yang dimaksud dengan Blue Economy?
Baca juga: Mengenal Jenis Pelaku Ekonomi dan Perannya
Istilah blue economy dalam ekonomi maritim berkaitan dengan eksploitasi, pelestarian dan regenerasi lingkungan laut. Umumnya, istilah ini digunakan dalam ruang lingkup pembangunan internasional ketika menjelaskan pendekatan pembangunan berkelanjutan terhadap sumber daya pesisir.
Konsep blue economy mencakup pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan sembari menjaga kesehatan ekosistem laut dan pesisir.
Lebih rinci, dasar konsep blue economy adalah sebagai berikut:
Dengan kata lain, konsep blue economy adalah manfaat yang didapatkan dari pengembangan ekonomi maritim. Ekonomi maritim dapat menyejahterkan masyarakat pesisir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, dan melindungi sumber daya perairan dari eksploitasi berlebihan.
Baca Juga: Apa Saja 11 Pengaruh Kreativitas bagi Kehidupan Ekonomi?
Berikut adalah beberapa contoh ekonomi maritim dalam ekonomi makro, mikro, perencanaan di bidang kemaritiman.
Dalam ekonomi makro, ekonomi maritim mencakup asal pengiriman dan posisi real-time barang via laut, sistem dan penyediaan transportasi laut untuk ekonomi global, armada pedagang, peran pelabuhan, hingga organisasi perusahaan pelayaran dan pengaruh politiknya.
Tidak hanya itu, ekonomi maritim dalam ekonomi makro juga mencakup siklus pasar pengiriman, usaha pelayaran, dan model ekonomi maritim.
Pada model ekonomi maritim terdapat tiga komponen yaitu penawaran, permintaan, dan mekanisme tarif angkutan untuk industri perkapalan. Sementara itu, usaha pelayaran berkaitan dengan perdagangan angkutan barang, kapal bekas, kapal baru, dan kapal bongkar.
Sementara dalam ekonomi mikro, ekonomi maritim adalah hal yang mencakup permasalahan praktis yang dihadapi perusahaan pelayaran seperti struktur biaya dan pemasukan dari pengiriman, pembiayaan kapal, dan bagaimana industri menghasilkan laba atas investasi komersial.
Lebih lanjut, hal seperti biaya dan pendapatan pengoperasian kapal dagang sangat diperhatikan karena menjadi dasar analisis arus kas laporan keuangan perusahaan. Nantinya, biaya tersebut dibagi menjadi biaya pelayaran, biaya operasi, dan biaya modal.
Mudahnya, pada industri perkapalan dan transportasi laut terdapat pembuatan kapal, jasa penyeberangan melalui pelabuhan, galangan kapal, dan pengiriman kargo atau transportasi peti kemas.
Ekonomi maritim juga mencakup analisis dan prakiraan pasar pada bidang kemaritiman. Dalam ekonomi maritim juga diperlukan riset pasar sebelum mengambil keputusan tertentu.
Selain itu, terdapat penelitian ilmiah tentang biologi laut, oseanografi, perikanan, dan pengembangan teknologi serta inovasi di bidang kelautan.
Layanan jasa maritim mencakup asuransi maritim, perbankan maritim, pergudangan, jasa konsultasi dan perencanaan kelautan.
Contoh dalam industri perikanan seperti budidaya ikan, penangkapan ikan komersial, dan pengolahan makanan laut.
Selain contoh yang telah disebutkan, ekonomi maritim yang dapat ditemukan adalah wisata bahari, industri pertambangan dan energi, industri bioteknologi, produksi peralatan kelautan, serta kelancaran distribusi logistik.
Pada tahun 1958, 1960, dan 1982, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konvensi tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan menetapkan kerangka kerja hukum laut.
Konvensi ini terdiri dari 320 pasal dan sembilan lampiran, yang mengatur semua aspek ruang laut, seperti penetapan batas, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, hingga penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah laut.
Seperti yang telah disinggung, Indonesia adalah negara kepulauan dan menjadi salah satu negara maritim terbesar di dunia karena lebih dari 76% wilayah Indonesia berupa perairan. Berikut adalah alasan bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonomi maritim di antaranya:
Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan dan ekonomi maritim menjadi salah satu sumber devisa negara. Jika ekonomi maritim dikembangkan, maka identitas nasional sebagai negara maritim akan semakin kuat di mata dunia.
Jika industri maritim dikembangkan, maka secara tidak langsung membantu pengelolaan sumber daya laut yang berlimpah.
Melalui ekonomi maritim, pemerintah dapat meratakan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir.
Industri perkapalan dalam ekonomi maritim dapat meningkatkan konektivitas maritim dan menunjang keberlangsungan ekonomi nasional.
Baca Juga: Memahami 9 Faktor Penyebab Resesi Ekonomi Secara Umum
Download aplikasi Pluang untuk investasi Saham AS, emas, ratusan aset kripto dan puluhan produk reksa dana mulai dari Rp5.000 dan hanya tiga kali klik saja!
Dengan Pluang, kamu bisa melakukan diversifikasi aset dengan mudah dan aman karena seluruh aset di Pluang sudah terlisensi dan teregulasi. Ayo, download dan investasi di aplikasi Pluang sekarang!
Bagikan artikel ini