Bitcoin Policy Institute, Palantir, dan Anduril telah bergabung dalam program Freedom Tech Departemen Luar Negeri AS, sebuah inisiatif pemerintah yang menggabungkan advokasi kebijakan Bitcoin dengan teknologi keamanan nasional. Kolaborasi ini menunjukkan pendekatan lintas sektor yang menghubungkan kebijakan aset digital dan teknologi pertahanan dalam satu kerangka kerja. Meskipun peran dan tujuan spesifik dalam program ini belum dijelaskan, inisiatif ini mengarah pada fokus pada infrastruktur digital, resistensi sensor, dan teknologi terbuka dalam konteks kebijakan luar negeri. Pembaruan selanjutnya diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab masing-masing peserta dan tujuan program.
Peter Kendall mengundurkan diri sebagai CEO interim ARCpoint Inc. setelah menyelesaikan mandat 90 hari untuk menilai model bisnis, platform teknologi, dan arah strategis perusahaan. Ia memberikan rekomendasi kepada Dewan yang kini mengevaluasi langka...
Oportun Financial Corporation kembali masuk dalam daftar World's Top Fintech Companies 2026 versi CNBC untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, khususnya di kategori Wealth Technology. Perusahaan ini diakui atas teknologi yang membantu anggota dal...
Robbins Geller Rudman & Dowd LLP mengajukan gugatan class action terhadap PROCEPT BioRobotics Corporation dan para eksekutifnya atas tuduhan menyesatkan investor dengan menggelembungkan angka penjualan melalui program diskon yang tidak diungkapkan, m...
KULR Technology Group menjual 145,8 BTC senilai $9,45 juta, mengurangi kepemilikan Bitcoin menjadi hanya 100 BTC di tengah kerugian pasar yang berkelanjutan. Meskipun perusahaan treasury Bitcoin menambah 230.000 BTC sejak Oktober 2025, nilai total ke...
Rosen Law Firm mengajukan gugatan class action atas nama pembeli saham Cogent Communications dari 29 Februari 2024 hingga 1 Mei 2026. Gugatan menuduh Cogent menyesatkan investor dengan melebih-lebihkan backlog optical wavelength, permintaan pelanggan...
