Intip Kebijakan Ekonomi Presiden Baru AS Joe Biden

Sebagai presiden Amerika Serikat yang resmi dilantik pada Kamis (20/1) lalu, Joe Biden tawarkan kebijakan ekonomi yang segar. Kehadiran politikus Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden AS ini memang diharapkan dapat mengembalikan stabilitas AS dalam berbagai aspek.

Di bawah Donald Trump, AS telah mengambil berbagai langkah di sektor perdagangan yang menyulut protes dari negara lain, salah satunya adalah menarik diri dari kerja sama Trans Pacific Partnership (TPP). Imbasnya, relasi perjanjian dagang antara AS dengan negara-negara Asia-Pasifik yang telah diinisiasi pada masa kepresidenan Barack Obama kini membeku.

Trump juga menunda pembicaraan perjanjian dagang AS-Uni Eropa (UE). Beberapa kebijakannya melumpuhkan penyelesaian sengketa World Trade Organization (WTO) lewat ancaman keluar dari organisasi dagang global ini.

Di sisi lain, Biden diperkirakan akan mengambil kebijakan ekonomi lebih ketat daripada Trump dan mantan bosnya, Barack Obama. Ia telah menunjuk regulator pasar derivatif Gary Gensler. Gary dikenal memiliki reputasi tanggung di Wall Street.

Apa saja kebijakan 100 hari Biden sejauh ini?

Baca juga: Joe Biden Menang Pemilu AS, Saatnya Menambah Investasi?

1. Kebijakan Ekonomi Terkait Penanganan COVID-19

Biden adalah sosok yang cukup percaya dan peduli dengan protokol COVID-19. Bahkan, ia menjadi salah satu pihak yang pertama memperoleh suntikan vaksin COVID-19.

Ia telah menyusun paket bantuan sebesar US$1,9 triliun atau sekitar Rp2.600 triliun untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca-COVID-19.

Paket ini termasuk anggaran sebesar US$20 miliar untuk program vaksinasi nasional, stimulus tunai US$1.400 per orang, dan ia menaikkan upah minimum menjadi US$15 per jam. Ia juga berjanji untuk memberikan 100 juta dosis vaksin selama 100 hari pertama pemerintahannya.

“Ini akan menjadi salah satu upaya operasional paling menantang yang pernah kami lakukan,” kata Biden tentang distribusi vaksin.

2. Terkait Ekonomi Nasional dan Perpajakan

Ia menyebut bahwa proposal paket bantuan yang ia susun untuk menangani COVID-19 akan “merangsang ekonomi”. Dalam proposal tersebut, akan ada bantuan cek stimulus senilai US$1.400 per orang. Bantuan ini akan ditujukan untuk hibah ke bisnis kecil dan miliaran dolar lainnya ditujukan agar sekolah kembali dibuka.

Ia juga menyebut akan mengusulkan rencana pajak baru yang mencakup menaikkan pajak penghasilan badan menjadi 28%. Adapun saat ini, tarif pajak badan AS adalah 21% yang ditetapkan berdasarkan rencana pajak Trump 2017.

Di bawah kebijakan ekonomi terkait pajak ini, Biden juga tidak akan menaikkan tingkat pajak penghasilan bagi mereka yang berpenghasilan kurang dari US$400.000 per tahun. Pajak gaji Jaminan Sosial sebesar 12,4% hanya akan dikenakan pada mereka yang penghasilan US$400.000 atau lebih per tahunnya.

3. Menyoal Iklim dan Lingkungan

Trump sempat menarik AS dari Perjanjian Paris 2015 yang berfokus untuk membantu mengurangi laju percepatan perubahan iklim. Pada hari pertama pemerintahannya, Biden berencana untuk bergabung kembali.

Ia mengatakan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahannya, ia ingin menjadi tuan rumah KTT iklim dunia.

“Secara langsung melibatkan para pemimpin negara penghasil gas rumah kaca utama di dunia untuk membujuk mereka agar bergabung dengan Amerika Serikat dalam membuat lebih ambisius. Janji nasional, di atas dan di luar komitmen yang telah mereka buat,” katanya.

Biden juga berjanji akan mengambil tindakan tegas dengan membatasi polusi metana secara agresif untuk kegiatan eksploitasi minyak dan gas baru. Hal ini tentu akan berakibat pada kebijakan ekonomi sektor terkait.

Ia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengembangkan standar penghematan bahan bakar baru yang ketat. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan 100% penjualan baru bagi kendaraan ringan dan menengah sehingga menghasilkan nol emisi.

Baca juga: Pekan Ini, Stimulus Joe Biden dan Kebijakan Fed Akan Dongkrak Harga Bitcoin

4. Kebijakan Ekonomi di Hadapan Kasus Imigrasi

Selama ini, Trump menerapkan pendekatan garis keras terhadap imigrasi yang menjadikan kebijakannya terkesan kontroversial.

Sementara, Biden mengatakan bahwa ia akan mulai membatalkan banyak kebijakan imigrasi pada pemerintahan Trump. Ia mengatakan akan mengeluarkan perintah eksekutif pada hari pertama kepresidenannya untuk menyatukan kembali anak-anak dengan orang tua mereka yang terpisah di perbatasan. Hingga Desember, sebanyak 628 orang tua terpisahkan dari anak-anak mereka di perbatasan.

Selain itu, Biden akan menghentikan seluruh larangan masuk yang diberlakukan untuk warga Muslim.

5. Biden Akan Makin Keras ke China

Bagaimanapun, Partai Republik dan Demokrat di Kongres masih tampak sangat ingin menghukum China atas pencurian kekayaan intelektual dan praktik perdagangan mereka yang tidak adil.

Biden mengatakan, kebijakan ekonominya akan cukup keras terhadap China. Namun, ia menyebutkan tidak akan segera melakukan tindakan apa pun terkait tarif Trump atas impor China senilai US$350 miliar.

AS akan berusaha memperkuat ekonominya sendiri dengan berinvestasi dalam infrastruktur dan penelitian serta pengembangan. Avril Haines, calon Biden untuk menjabat posisi direktur intelijen nasional, menyebutkan dukungannya.

Selama sidang konfirmasi di depan Komite Intelijen Senat, Joe Biden menyebut bahwa ia ingin menggunakan intelijen untuk lebih mendukung upaya melawan “tindakan tidak adil, ilegal, agresif, dan koersif China, serta pelanggaran hak asasi manusia.”

Nikmati Keuntungan dengan Investasi Aman di Pluang!

Download aplikasi Pluang di sini untuk investasi emas, S&P 500 index futures, serta aset kripto Bitcoin dan Ethereum! Harga kompetitif di pasaran, selisih harga jual-beli terendah, dan tanpa biaya tersembunyi!

Untuk investasi emas, kamu bisa melakukan tarik fisik dalam bentuk emas Antam mulai dari 1 gram hingga 100 gram. Sementara dengan Pluang S&P 500, kamu bisa berinvestasi di kontrak berjangka saham perusahaan besar di AS! Mulai dari Apple, Facebook, Google, Netflix, Nike, dan lainnya! Segera download aplikasi Pluang!

Sumber: CNBC Indonesia, iNews Finance, Bisnis.com