Blog

Tentang Kami

Inovasi dan kemudahan adalah misi kami, lihat kisahnya di sini!

FAQ

Temukan semua jawaban tentang berinvestasi di Pluang

Kontak Kami

Kami dengan senang hati menjawab pertanyaanmu. Hubungi kami!

Karir

Bergabunglah dengan tim kami!

telegram
telegram
  • facebook_logo
  • instagram_logo
  • twitter_logo
  • youtube_logo
  • telelgram_logo
  • linkedin_logo
  • tiktok_logo
app_logo
BlogIcon
Blog
Berita & AnalisisAkademiEventKamusTips & Trik InvestasiPromo
bookmark
Bookmark
Bagikan
news

Waktu baca: 4 menit

View

0

Rangkuman Kabar: PPKM Gak Kelar-Kelar, Presiden China Lagi Gusar

Rangkuman kabar  Selasa (18/1) mengulas perkembangan domestik dan mancanegara di antaranya pengumuman perpanjangan PPKM plus komentar Presiden China Xi Jinping yang anti mainstream! Yuk, simak selengkapnya di sini!

Rangkuman Kabar Domestik

1. UU Disepakati, Ibu Kota RI Siap Pindah

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU. Sehingga, DPR secara resmi memperbolehkan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota baru yang disebut "Nusantara" di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bahwa 54% pendanaan pembangunan ibu kota baru akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun sisa pendanaan akan dipenuhi dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta.

Apa Implikasinya?

Pemindahan IKN berpotensi menciptakan kutub pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Sehingga, pemerataan ekonomi dalam negeri juga bisa lebih adil.

Selain itu, daya ungkit ekonomi dari pemindahan ibu kota juga akan tercermin dari bertambahnya proyek-proyek konstruksi dan kesempatan ekonomi baru di wilayah tersebut. Sehingga, lapangan kerja baru akan terbuka sekaligus meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat setempat.

Namun, pemerintah tetap harus hati-hati. Sebab, jika pembangunan ibu kota baru lebih mahal dari anggaran seharusnya, maka APBN juga bisa ikut terbebani. Implikasinya, pemerintah harus menambalnya dengan menerbitkan utang baru atau menggenjot penerimaan pajak dari masyarakat.

2. Pemerintah Jajaki Pengembangan Pembangkit Nuklir

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk tim persiapan terkait pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) komersil di Indonesia. Tim ini nantinya akan menjalin kerja sama internasional untuk membangun PLTN tersebut di dalam negeri.

Tahun lalu, pemerintah juga telah mendata beberapa vendor dan teknologinya untuk membuat PLTN skala kecil. Pemerintah juga melakukan kajian dan studi terkait rencana pembangunan di wilayah Bangka Belitung dan Kalimantan.

Opsi penggunaan listrik nuklir rencananya akan dimulai 2045 dengan kapasitas 35 Gigawatt (GW) pada 2060. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menunjuk tegas dimana PLTN pertama akan dibangun.

Apa Implikasinya?

Penggunaan tenaga nuklir bisa menjadi opsi yang relatif lebih ramah lingkungan dan efisien ketimbang tenaga batu bara yang selama ini digunakan. Opsi ini dapat menjadi jalan keluar untuk menekan emisi karbon dan mengatasi kelangkaan energi. Namun, di sisi lain, pemerintah memerlukan regulasi dan protokol yang cakap untuk memastikan keamanannya.

3. PPKM Diperpanjang, Pasar Gonjang-Ganjing

Pemerintah memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali selama sepekan ke depan, terhitung sejak 18 Januari hingga 24 Januari. Sementara itu, status PPKM Jakarta masih bertahan di level 2 kendati mengalami kenaikan kasus COVID-19 varian Omicron yang signifikan.

Pasca pengumuman perpanjangan status PPKM, nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol. Setelah ditutup melemah 0,972% ke level 6.645,04 kemarin, IHSG kembali terkulai 0,47% di level 6.614 pada penutupan hari ini. Bahkan, IHSG sempat ambyar ke level 6.515,59 pada penutupan sesi pertama siang tadi, atau drop 1,41% dalam beberapa jam setelah pembukaan.

Apa Implikasinya?

Pembatasan sosial akibat kenaikan kasus COVID-19 selalu berimbas negatif terhadap perekonomian lantaran terhambatnya mobilitas manusia. Makanya, pemerintah harus ancang-ancang untuk tetap menelurkan kebijakan stimulus agar ekonomi tetap berjalan mulus di tengah pembatasan sosial.

Baca juga: Rangkuman Kabar: Surplus Dagang RI Rekor, Ekonomi China ‘Nyosor’

Rangkuman Kabar Mancanegara

1. Presiden China Ingatkan Bahaya 'Diet Stimulus' Negara Maju

Presiden China, Xi Jinping mengatakan, pengetatan kebijakan moneter di negara maju dapat berimbas negatif pada negara berkembang. Ia menyampaikan komentar pedas ini dalam World Economic Forum yang digelar secara daring, kemarin.

Menurutnya, pengetatan kebijakan moneter negara maju hanya akan bikin negara berkembang kehilangan kapital dari negara maju. Sehingga, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pun akan keburu "layu sebelum berkembang" meski dalam tahap pemulihan.

"Kalau negara-negara maju mengerem atau memutar balik kebijakan moneter mereka, akan ada dampak negatif yang serius," ujar Xi, sembari menambahkan bahwa pemulihan pasca pandemi hanya dapat dilakukan dengan sinergi antar negara yang baik dan mempromosikan perekonomian inklusif.

Apa Implikasinya?

Pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju akan memicu capital outflow di negara berkembang. Imbasnya, negara-negara berkembang akan mengalami ketidakstabilan pasar keuangan dan susah untuk memulihkan ekonominya.

Namun, negara-negara berkembang seharusnya belajar untuk memperdalam pasar keuangan domestiknya. Sehingga, arus modal keluar tidak akan dramatis jika bank sentral negara-negara maju mengetatkan kebijakan moneternya.

2. Cardano Kembangkan Fasilitas Pinjaman Berbasis Smart Contracts

Protokol pinjaman berbasis smart contracts baru sedang dikembangkan dalam ekosistem blockchain Cardano.

Protokol tersebut bernama ADALend, yakni platform yang memungkinkan penggunanya melakukan aktivitas pinjam meminjam secara mandiri. Selain itu, platform tersebut akan bertindak sebagai penyimpan nilai, sehingga aset pengguna dapat bertumbuh seiring meningkatnya permintaan.

ADALend sendiri sedang diarahkan untuk menjadi platform native dalam ekosistem Cardano. CEO ADALend Kaspars Koskins meyakini, saat ini blockchain Cardano merupakan blockchain paling terdesentralisasi dan dapat diandalkandibandingkan Ethereum dan Solana.

Apa Implikasinya?

Pengembangan platform yang memungkinkan pengguna melakukan aktivitas pinjam-meminjam dalam blockchain Cardano akan meningkatkan permintaan terhadap ADA. Prospek ADA di masa depan, terutama setelah protokol ini efektif akan semakin cerah.

Nikmati Keuntungan dengan Investasi Aman di Pluang!

Download aplikasi Pluang di sini untuk investasi emasS&P 500 dan Nasdaq index futures, serta aset kripto dan reksa dana! Harga kompetitif di pasaran, selisih harga jual-beli terendah, dan tanpa biaya tersembunyi!

Untuk investasi emas, kamu bisa melakukan tarik fisik dalam bentuk emas Antam mulai dari 1 gram hingga 100 gram. Sementara dengan Pluang S&P 500, kamu bisa berinvestasi di kontrak berjangka saham perusahaan besar di AS! Mulai dari Apple, Facebook, Google, Netflix, Nike, dan lainnya! Segera download aplikasi Pluang!

Sumber: Bisnis, World Economic Forum, Republika, Investing, CNBC Indonesia

Bagikan
Tags

Apakah artikel ini bermanfaat?

Artikel Terkait