Memahami Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal

Apa Itu Kebijakan Moneter?

Kebijakan moneter adalah rangkaian kebijakan dan strategi untuk mengendalikan jumlah pasokan uang beredar di dalam satu lingkup ekonomi. Strategi ini dilancarkan oleh bank sentral, sehingga tak heran jika masing-masing negara di dunia ini memiliki bank sentralnya masing-masing. Sebagai contoh, bank sentral Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) sementara bank sentral Amerika Serikat bernama Federal Reserve atau biasa disebut The Fed.

Dalam melancarkan kebijakan moneter, bank sentral umumnya melakukan tiga strategi umum yang terdiri dari mengubah suku bunga acuan, melaksanan kebijakan pasar terbuka, dan mengubah ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). Seperti apa mekanisme masing-masing strategi tersebut? Berikut penjelasannya!

Mengenal Ragam Strategi Kebijakan Moneter Umum

1. Instrumen Suku Bunga Acuan

Seluruh strategi kebijakan moneter bank sentral memiliki satu tujuan akhir. Yakni, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi negaranya tetap kokoh dan bisa menopang kualitas hidup masyarakat.

Namun terkadang, bank sentral perlu mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang terlalu kencang. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang kebablasan akan meningkatkan permintaan agregat dan berujung pada inflasi yang meradang.

Jika tingkat inflasi terlalu tinggi, maka biaya untuk melakukan bisnis dan biaya hidup akan meningkat. Sehingga, dalam jangka panjang, inflasi bisa menyebabkan ketimpangan kekayaan dan pelemahan daya beli masyarakat.

Nah, untuk mengendalikan laju inflasi yang terlampau tinggi, bank sentral akan melakukan intervensi moneter dalam bentuk mengerek suku bunga acuannya. Kenaikan suku bunga acuan akan mendongkrak suku bunga tabungan dan simpanan. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih untuk menabung uangnya dan mengurungkan niat untuk konsumsi. Alhasil, permintaan barang dan jasa merosot, kecepatan perputaran uang ikut melorot, dan inflasi pun dapat dibendung.

Namun, bank sentral akan menurunkan suku bunga acuannya jika mereka merasa bahwa pertumbuhan ekonomi terlalu rendah.

Suku bunga acuan yang melandai akan menurunkan bunga pinjaman, sehingga masyarakat jadi malas menyimpan uang di bank dan akan tergugah untuk konsumsi. Di saat yang sama, dunia usaha akan terpacu untuk mengambil kredit usaha demi memanfaatkan bunga pinjaman yang rendah. Jika dua kondisi tersebut terjadi, maka pertumbuhan ekonomi negaranya bisa semakin mumpuni.

2. Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka adalah satu kebijakan moneter di mana bank sentral melakukan jual-beli instrumen surat berharga di pasar uang. Kebijakan ini bertujuan untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar untuk mencapai target tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan bank sentral.

Di Indonesia, BI melakukan operasi pasar terbuka dengan memperjualbelikan instrumen surat berharga seperti obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) di pasar uang. Sementara itu, di AS, The Fed biasanya memperjualbelikan instrumen surat utang jangka pendek milik pemerintah AS dan instrumen sejenis lainnya.

Bank sentral bisa mengurangi jumlah uang beredar (tight money policy) dengan menjual surat berharganya jika ingin meredam inflasi. Namun, mereka bisa menambah jumlah uang beredar di masyarakat (easy money policy) jika ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

3. Ketentuan Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah kebijakan bank sentral lainnya demi mengatur peredaran uang di masyarakat. Dalam kebijakan ini, bank sentral mewajibkan perbankan untuk menyimpan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jumlah tertentu di rekening giro yang dikelola bank sentral.

Bank sentral bisa menaikkan tingkat GWM jika ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Sebab, kenaikan GWM akan mengurangi likuiditas perbankan, sehingga penyaluran kredit mereka pun ikut berkurang.

Sebaliknya, jika bank sentral ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, maka mereka bisa menurunkan tingkat GWM. Nilai GWM yang susut akan bikin perbankan punya likuiditas lebih untuk menyalurkan kredit. Akibatnya, tingkat konsumsi masyarakat dan investasi semakin subur dan bikin pertumbuhan ekonomi kian gesit.

Memahami Kebijakan Moneter Ekspansif dan Kontraktif

Kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif adalah dua jenis "paket" kebijakan moneter yang bisa dilakukan bank sentral untuk mencapai target-target ekonomi yang diinginkan.

Secara sederhana, kebijakan moneter ekspansif adalah menstimulasi kredit dengan menurunkan suku bunga acuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, di kebijakan moneter kontraktif, bank sentral akan mengerek suku bunga acuan untuk menurunkan penyaluran kredit masyarakat, sehingga inflasi akan melandai.

Secara teori ekonomi, kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif dijelaskan pada kurva berikut.

Gambar di atas menunjukkan bahwa pasokan uang yang bisa disalurkan sebagai kredit (simbol S) bergerak dari S0 ke S1 ketika bank sentral melaksanakan kebijakan moneter ekspansif. Hasilnya, titik keseimbangan antara suplai dan permintaan uang akan berada di titik E1. Nah, kurva tersebut menjelakan bahwa penurunan tingkat suku bunga acuan akan meningkatkan jumlah uang yang bisa disalurkan untuk kredit.

Begitu pula sebaliknya. kebijakan moneter kontraktif bank sentral akan mengurangi suplai uang yang bisa disalurkan sebagai kredit sebagai imbas dari kenaikan suku bunga acuan.

Namun, konsep kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif mulai berubah setelah dunia dilanda krisis ekonomi 2008 silam.

Kala itu, The Fed menetapkan suku bunga acuan 0% untuk memulihkan ekonomi AS di tengah krisis tersebut. Sayangnya, upaya tersebut gagal, sehingga otoritas moneter tersebut mengambil kebijakan moneter yang tidak biasa. Yakni, membeli obligasi pemerintah AS dan aset lainnya dalam jumlah jumbo untuk meningkatkan pasokan uang di masyarakat. Nah, kebijakan yang kemudian dikenal sebagai quantitative easing ini pun diikuti oleh bank sentral lainnya seperti Uni Eropa, Inggris Raya, dan Jepang.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kemudian ikut melakukan quantitative easing pada 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda dunia.

Pada saat itu, Indonesia melakukan quantitative easing dengan membeli surat berharga pemerintah senilai Rp400 triliun sebelum akhir 2020 dalam sebuah kebijakan yang disebut dengan burden-sharing program. Namun, BI dan pemerintah sepakat untuk memperpanjang program tersebut pada 2021 dan 2022. Adapun BI membeli surat berharga pemerintah senilai Rp215 triliun di 2021 dan Rp224 triliun di 2022.

BI dan pemerintah mengambil kebijakan tersebut setelah merasa bahwa bank mungkin ogah menggenjot penyaluran kredit pada saat pandemi lantaran risiko gagal bayarnya juga cukup tinggi. Implikasinya, BI pun bakal kewalahan untuk menerjemahkan rentetan kebijakan moneternya ke kegiatan ekonomi riil.

Makanya, pemerintah pun "nekat" mengambil alih fungsi intermediasi perbankan dengan memompa perputaran uang melalui program bantuan sosial hingga bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Apa Itu Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah segudang langkah yang diambil pemerintah dalam membelanjakan penerimaan negara, termasuk pajak, demi meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah jurus-jurus pemerintah untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi mencapai target-target ekonomi yang diinginkan, seperti stabilitas harga dan ekonomi, tingkat lapangan kerja penuh, pemerataan pembangunan, dan lain-lain.

Sama seperti sebuah perusahaan, sebuah negara tentu bisa mendulang "keuntungan" atau "rugi" di dalam neracanya. Kondisi "untung" terjadi jika penerimaan negara, baik dalam bentuk pajak non-pajak, melebihi jumlah belanjanya. Begitu pun sebaliknya.

Kemudian, indikasi "rugi" sebuah negara akan tercermin dari posisi APBN yang defisit, sementara "untung" tercermin dari kondisi APBN yang surplus. Jika posisi APBN terbilang "besar pasak daripada tiang", maka pemerintah perlu menarik utang untuk menutupi selisih belanja dan penerimaan tersebut.

Sama seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal terdiri dari dua jenis, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam langkah tersebut, pemerintah akan menurunkan tarif pajak dan menggenjot belanja negara demi menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi ekonomi. Biasanya, pemerintah akan melakukan kebijakan ini di tengah resesi ekonomi dan tingkat pengangguran tinggi.

Di sisi lain, pemerintah bisa menempuh kebijakan fiskal ekspansif jika ingin menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang "kebablasan" atau meredam inflasi. Pemerintah dapat mencapai tujuan tersebut dengan mengerek tarif pajak dan juga memangkas belanja pemerintah.

Mengenal 2 Kunci Utama Kebijakan Fiskal: Pajak dan Belanja Pemerintah

Dari penjelasan di atas, Sobat Cuan pasti menyadari bahwa pajak dan belanja pemerintah adalah dua kunci utama dari kebijakan fiskal. Ya, pemerintah biasanya hanya akan "mengutak-atik" dua instrumen tersebut kita tengah menavigasi kebijakan fiskal untuk negaranya. Mengapa demikian?

Sobat Cuan mungkin sudah paham bahwa pajak memiliki beragam jenis, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Jika tarif pajak tersebut diturunkan, maka kamu akan terpacu untuk mengonsumsi barang dan jasa, bukan?

Nah, hal tersebut wajar saja, Sobat Cuan, mengingat penurunan tarif pajak akan meningkatkan porsi pendapatan yang bisa kamu gunakan untuk konsumsi. Jika kamu getol mengonsumsi barang dan jasa, maka aktivitasmu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nantinya. Begitu pun sebaliknya. Tarif pajak yang meningkat akan bikin masyarakat malas konsumsi. Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi pun akan melambat.

Sementara itu, dengan mengatur nilai belanjanya, pemerintah bisa mengerek atau menyusutkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah akan menggelontorkan belanja dalam bentuk gaji PNS, bantuan sosial, subsidi, hingga infrastruktur jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan tersebut tidak hanya mampu menambah nilai PDB, namun juga menimbulkan kondisi yang disebut efek pengganda perekonomian. Sebagai contoh, belanja subsidi tentunya tidak akan mengerek nilai belanja pemerintah semata, namun juga memperbaiki tingkat konsumsi warga yang kurang mampu.

Hanya saja, masing-masing golongan masyarakat tentu menerima dampak yang berbeda dari implementasi kebijakan fiskal suatu negara. Hal tersebut sangat bergantung dengan orientasi politik dan tujuan yang ingin dicapai pemangku kebijakan.

Misalnya, kebijakan pemangkasan tarif pajak mungkin hanya akan berpengaruh terhadap golongan kelas menengah yang biasanya menjadi golongan masyarakat terbesar di suatu negara. Sementara itu, ketika kantong negara kempis di tengah upaya pertumbuhan ekonomi, golongan masyarakat tersebut pun mungkin akan menjadi sasaran pertama kebijakan kenaikan tarif pajak.

Begitu pun dengan kebijakan belanja negara. Belanja infrastruktur pemerintah mungkin hanya akan berdampak ke beberapa pihak tertentu, misalnya perusahaan jasa konstruksi dan ribuan tenaga kerja konstruksi. Namun, ketika pemerintah berniat membangun stasiun antariksa, kebijakan tersebut mungkin hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja.