
Petrodollar adalah dolar AS yang diterima negara pengekspor minyak dari hasil penjualan minyak yang harganya ditetapkan dalam dolar, lalu diputar kembali ke aset berdenominasi dolar seperti obligasi pemerintah AS (US Treasury). Sistem ini menjadi salah satu penopang dominasi dolar: per kuartal I 2026, dolar AS mencakup 57,13% cadangan devisa global (sumber: IMF COFER, data kuartal I 2026), dan berada di salah satu sisi 89% transaksi valuta asing dunia pada April 2025 (sumber: BIS Triennial Survey, 30 September 2025).
Artikel ini membahas sejarah petrodollar, cara kerjanya, upaya dedolarisasi yang sedang berjalan, kaitannya dengan konflik AS–Iran 2026, serta dampaknya bagi rupiah dan investor Indonesia.
Petrodollar adalah istilah untuk arus dolar AS yang lahir dari perdagangan minyak global. Karena mayoritas kontrak minyak dunia dihargai dalam dolar, negara pengimpor perlu memiliki dolar untuk membeli energi, sementara negara pengekspor mengumpulkan surplus dolar dari penjualannya. Surplus inilah yang disebut petrodollar.
Istilah ini bukan nama perjanjian resmi tunggal, melainkan gambaran sistem informal yang terbentuk dari serangkaian kesepakatan dan praktik pasar sejak 1970-an. Sebagai catatan, klaim yang ramai beredar pada Juni 2024 bahwa "perjanjian petrodollar 50 tahun" antara AS dan Arab Saudi telah berakhir tidak didukung dokumen resmi, karena kesepakatan 1974 tidak memuat masa berlaku 50 tahun.
Petrodollar terbentuk setelah sistem Bretton Woods runtuh pada 1971, ketika AS membutuhkan jangkar baru bagi permintaan global terhadap dolar. Berikut tonggak sejarahnya:
Tahun | Peristiwa | Dampak bagi dolar |
1944 | Konferensi Bretton Woods menetapkan dolar AS dipatok ke emas pada USD35 per troy ounce | Dolar menjadi jangkar sistem moneter global |
1971 | 15 Agustus: Presiden Richard Nixon menghentikan konversi dolar ke emas ("Nixon Shock") | Bretton Woods berakhir, dolar mengambang |
1974 | AS dan Arab Saudi membentuk Joint Commission on Economic Cooperation, dan Arab Saudi mulai menempatkan surplus minyaknya di obligasi pemerintah AS | Lahirnya mekanisme daur ulang petrodollar |
1975 | Negara-negara OPEC umumnya menetapkan harga minyak dalam dolar AS | Permintaan struktural terhadap dolar menguat |
Kesepakatan dengan Arab Saudi pada 1974 berlangsung tak lama setelah embargo minyak 1973. Inti pertukarannya: surplus dolar dari minyak diinvestasikan kembali ke aset AS, sementara AS menjalin kerja sama ekonomi dan keamanan dengan Arab Saudi.
Cara kerja petrodollar bertumpu pada tiga lapisan yang saling memperkuat:
1. Lapisan perdagangan. Karena minyak ditagih dalam dolar, negara importir seperti Jepang, India, China, hingga Indonesia perlu mengumpulkan dolar untuk membeli energi. Ini menciptakan permintaan dolar yang terus-menerus.
2. Lapisan daur ulang (petrodollar recycling). Negara pengekspor minyak menempatkan surplus dolarnya ke aset berdenominasi dolar, terutama obligasi pemerintah AS. Arus ini ikut menambah permintaan terhadap surat utang AS.
3. Lapisan cadangan devisa. Karena dolar dibutuhkan untuk perdagangan energi dan transaksi internasional lainnya, bank sentral di berbagai negara menyimpan dolar sebagai bagian utama cadangan devisanya.
Kombinasi ketiganya memberi AS apa yang pada 1960-an disebut Menteri Keuangan Prancis Valéry Giscard d'Estaing sebagai "exorbitant privilege": kemampuan untuk membiayai defisit dalam mata uangnya sendiri dengan risiko krisis nilai tukar yang lebih kecil dibanding negara lain.
Petrodollar penting bagi AS karena membantu menjaga permintaan global terhadap dolar dan surat utang AS, di saat total utang pemerintah AS mencapai USD40,112 triliun per 21 September 2026 (sumber: U.S. Treasury Debt to the Penny). Permintaan yang stabil terhadap obligasi AS membantu menjaga biaya pinjaman pemerintah.
Dominasi dolar juga memperkuat efektivitas sanksi ekonomi AS, karena sebagian besar transaksi internasional melewati sistem perbankan yang terhubung dengan dolar. Pada November 2024, Donald Trump, yang saat itu presiden terpilih, mengancam tarif 100% bagi negara BRICS yang berupaya menggantikan dolar.
Meski begitu, banyak ekonom menilai petrodollar hanyalah salah satu pilar dominasi dolar. Pilar lain yang tak kalah penting adalah kedalaman dan likuiditas pasar keuangan AS, kepastian hukum, serta keterbukaan arus modal, sehingga pelemahan petrodollar tidak otomatis berarti runtuhnya peran dolar.
Dedolarisasi sedang berjalan, namun skalanya masih kecil dibanding peran dolar. Pangsa dolar dalam cadangan devisa global turun dari lebih dari 70% pada awal 2000-an menjadi 57,13% pada kuartal I 2026 (IMF COFER), sementara pangsa renminbi masih di kisaran 2% (IMF COFER, 2025). Berikut indikator utamanya:
Indikator | Angka | Sumber dan periode |
Pangsa dolar AS dalam cadangan devisa global | 57,13% | IMF COFER, kuartal I 2026 |
Pangsa dolar AS dalam transaksi valas global | 89% (salah satu sisi transaksi) | BIS, April 2025 (rilis 30 September 2025) |
Nilai transaksi CIPS (sistem pembayaran lintas batas China) | RMB180,15 triliun | Laporan Sistem Pembayaran PBoC, tahun 2025 |
Volume kumulatif platform mBridge | Lebih dari USD55,5 miliar, sekitar 95% dalam yuan digital | Atlantic Council via Reuters, November 2025 |
Transaksi mata uang lokal (LCT) Indonesia | Setara USD49,4 miliar | Bank Indonesia, Januari–Agustus 2026 |
Informasi hanya untuk identifikasi, bukan rekomendasi investasi.
Beberapa inisiatif yang sering disebut dalam isu dedolarisasi:
1. Kontrak minyak berdenominasi yuan. Shanghai International Energy Exchange (INE) meluncurkan kontrak futures minyak mentah dalam yuan sejak Maret 2018, sebagai alternatif acuan Brent dan WTI yang berdenominasi dolar. Pada Maret 2023, CNOOC dan TotalEnergies menyelesaikan transaksi LNG lintas batas yang dibayar dalam yuan melalui Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange.
2. CIPS. China mengembangkan Cross-Border Interbank Payment System sebagai jalur pembayaran lintas batas dalam yuan, di luar jaringan pesan SWIFT. Nilai transaksinya pada 2025 tercatat RMB180,15 triliun, atau hanya naik sekitar 1% dibanding 2024.
3. mBridge. Platform pembayaran lintas batas berbasis mata uang digital bank sentral (CBDC) ini melibatkan bank sentral China, Hong Kong, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Bank for International Settlements (BIS) keluar dari proyek ini pada Oktober 2024.
4. Perluasan BRICS. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025. Arab Saudi diundang pada 2023, namun status keanggotaan formalnya belum dikonfirmasi secara tegas oleh pemerintah Saudi.
Atlantic Council menilai mBridge kecil kemungkinannya menantang dominasi dolar secara langsung, meski berpotensi menggerusnya secara bertahap.
Konflik AS–Iran 2026 berkaitan dengan petrodollar karena mengganggu jalur pasokan minyak utama dunia dan memunculkan praktik pembayaran di luar dolar, meski motif konfliknya jauh lebih luas daripada isu mata uang. Berikut fakta pentingnya:
1. Serangan udara AS dan Israel ke Iran dimulai pada 28 Februari 2026, dan lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur yang biasanya dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari, terganggu sejak awal Maret 2026.
2. Pada 11 Maret 2026, negara anggota Badan Energi Internasional (IEA) sepakat melepas 400 juta barel cadangan minyak darurat (sumber: IEA, 11 Maret 2026).
3. Per 25 September 2026, harga minyak Brent ditutup di USD104,32 per barel, turun 2,1% dalam sehari setelah AS dan Iran menjajaki jalan keluar bertahap dari konflik (sumber: Reuters via Yahoo Finance, 25 September 2026).
4. Lloyd's List melaporkan adanya pungutan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz yang dinilai dalam yuan, menunjukkan praktik transaksi energi di luar dolar di tengah konflik.
Sebagian pengamat mengaitkan konflik di Timur Tengah dengan upaya mempertahankan petrodollar. Namun, pandangan lain menekankan bahwa motif konflik mencakup banyak faktor lain, seperti program nuklir Iran, keamanan kawasan, dan jalur pelayaran. Mereduksi konflik ini hanya pada isu petrodollar merupakan penyederhanaan yang berlebihan.
Bagi Indonesia, dampak yang langsung terasa ada pada nilai tukar rupiah, harga energi, dan meningkatnya transaksi dalam mata uang lokal. Menurut Bank Indonesia (via ANTARA, 23 September 2026), transaksi Local Currency Transaction (LCT), yaitu penyelesaian transaksi bilateral dalam mata uang masing-masing negara tanpa melalui dolar, mencapai setara USD49,4 miliar pada Januari–Agustus 2026, hampir dua kali lipat dari total 2025 yang setara USD25,7 miliar.
Tiga saluran dampak yang perlu dipahami:
1. Rupiah dan kebutuhan dolar. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia membutuhkan dolar untuk membayar impor energi. Kenaikan harga minyak dapat menambah permintaan dolar dan menekan rupiah.
2. Inflasi dan anggaran. Harga minyak yang tinggi berpotensi mendorong biaya energi dan transportasi, serta menambah beban subsidi energi dalam APBN.
3. Diversifikasi mata uang transaksi. LCT dengan China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura membantu mengurangi ketergantungan pada dolar untuk perdagangan bilateral.
Bagi investor ritel, isu petrodollar lebih tepat dibaca sebagai faktor makro yang memengaruhi nilai tukar, inflasi, dan suku bunga, bukan sebagai sinyal jual-beli. Beberapa hal yang bisa kamu pantau:
1. Pergerakan dolar dan rupiah. Aset berdenominasi dolar, seperti saham AS, ikut terpengaruh fluktuasi kurs USD/IDR.
2. Harga minyak dan inflasi. Harga minyak yang tinggi dapat mendorong inflasi dan memengaruhi arah suku bunga bank sentral.
3. Volatilitas sektor energi. Saham di sektor energi dan komoditas cenderung sensitif terhadap perubahan harga minyak, baik naik maupun turun, sehingga volatilitas-nya perlu diperhitungkan.
4. Konsentrasi portofolio. Menyebar investasi pada beberapa kelas aset dan mata uang melalui diversifikasi portofolio membantu mengelola risiko dari satu faktor makro.
Tidak ada yang bisa menentukan kapan atau seberapa cepat peran dolar berubah. Perubahan sistem moneter global umumnya berlangsung bertahap selama bertahun-tahun.
Kamu bisa berinvestasi pada aset berdenominasi dolar melalui Saham AS & ETF, maupun aset berdenominasi rupiah melalui Saham Indonesia di Pluang. Keduanya memiliki manfaat, risiko, syarat, dan biaya yang berbeda:
Aspek | Saham AS & ETF | Saham Indonesia |
Minimum transaksi | USD1,00 (Market Order); USD1,5 (Limit Order, Stop Order, Stop Limit Order) | Beli minimum 1 lot (100 lembar) |
Manfaat | Eksposur ke perusahaan dan ETF AS dalam dolar, dapat dibeli secara fraksional | Kepemilikan saham emiten BEI dalam rupiah; potensi dividen dan capital gain |
Risiko utama | Volatilitas harga; risiko nilai tukar USD/IDR | Volatilitas harga; risiko likuiditas; auto rejection |
Syarat | Akun Pluang terverifikasi | Akun Pluang terverifikasi dan rekening efek |
Biaya | Mengikuti ketentuan yang tertera di aplikasi saat transaksi | Komisi broker (bervariasi antar-sekuritas), levy BEI (diatur regulator), dan PPh Final 0,1% atas penjualan sesuai ketentuan perpajakan pasar modal, bukan komponen biaya sekuritas |
Saham AS & ETF: Pluang bekerja sama dengan PT PG Berjangka yang memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Derivatif Keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk produk derivatif keuangan dengan aset dasar berupa Efek. Seluruh transaksi dicatat di Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI). PT PG Berjangka juga merupakan Pialang Berjangka yang berizin dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Saham Indonesia: Pluang bekerja sama dengan PT Pluang Maju Sekuritas sebagai Perusahaan Efek dan difasilitasi oleh PT Sarana Santosa Sejati sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Level II, berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Produk ini termasuk produk berisiko tinggi.
Lakukan analisis pribadi Anda sebelum memutuskan menggunakan produk ini.
Produk ini tidak sesuai untuk semua kalangan konsumen.
Petrodollar adalah dolar AS yang diterima negara pengekspor minyak dari penjualan minyak berdenominasi dolar, lalu diputar ke aset dolar. Per kuartal I 2026, dolar mencakup 57,13% cadangan devisa global (IMF COFER).
Sistem petrodollar mulai terbentuk pada 1974, ketika AS dan Arab Saudi membentuk Joint Commission on Economic Cooperation, tiga tahun setelah Nixon menghentikan konversi dolar ke emas pada 15 Agustus 1971.
Tidak. Klaim bahwa perjanjian petrodollar 50 tahun berakhir pada Juni 2024 tidak didukung dokumen resmi. Kesepakatan AS–Arab Saudi 1974 tidak memuat masa berlaku 50 tahun.
Dedolarisasi adalah upaya mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan, pembayaran, dan cadangan devisa. Contohnya, transaksi mata uang lokal Indonesia mencapai setara USD49,4 miliar pada Januari–Agustus 2026 (Bank Indonesia).
Karena Indonesia mengimpor minyak yang dibayar dalam dolar, kenaikan harga minyak dapat menambah kebutuhan dolar dan menekan rupiah. Per 25 September 2026, Brent berada di USD104,32 per barel (Reuters).
Petrodollar adalah sistem informal yang membuat perdagangan minyak global terhubung erat dengan dolar AS sejak 1970-an. Dolar masih dominan, dengan pangsa 57,13% cadangan devisa global pada kuartal I 2026 dan keterlibatan dalam 89% transaksi valas dunia, namun infrastruktur alternatif seperti CIPS, mBridge, dan transaksi mata uang lokal terus tumbuh. Konflik AS–Iran 2026 menambah tekanan pada pasar energi, tetapi perubahan sistem moneter global cenderung berlangsung bertahap. Bagi investor Indonesia, petrodollar lebih tepat dipahami sebagai faktor makro yang memengaruhi rupiah, inflasi, dan harga energi.
Tanggal | Perubahan |
6 April 2026 | Artikel dipublikasikan. |
28 September 2026 | Judul diganti; Angka Kunci (pangsa dolar dalam cadangan devisa kuartal I 2026 dan transaksi valas), tabel sejarah, tabel indikator dedolarisasi, tabel produk, dan 9 H2 berbentuk pertanyaan ditambahkan. Data utang AS, CIPS, harga Brent, dan status konflik AS–Iran diperbarui; kekeliruan lokasi KTT BRICS 2025, keanggotaan BRICS, dan transaksi LNG dalam yuan dikoreksi; bagian dampak bagi Indonesia (LCT Bank Indonesia) dan FAQ ditambahkan; proyeksi harga minyak lama dihapus. |
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan bukan ajakan atau rekomendasi investasi. Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Grup Pluang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan/atau Bank Indonesia (BI) dalam menyediakan produk dan layanan tertentu. Gambar ilustrasi pada artikel ini dibuat menggunakan AI.


