Rangkuman Kabar: RUU Perpajakan Sah, Bank Sentral Eropa Pasrah

Rangkuman kabar hari ini, Kamis (7/10) memuat kabar bahwa undang-undang baru perpajakan yang akhirnya disahkan oleh DPR. Kemudian, sang benua biru akhirnya menimbang ulang keputusan untuk tapering. Simak selengkapnya di rangkuman kabar!

Rangkuman Kabar Dalam Negeri

1. Paripurna DPR Loloskan UU Pajak Baru

Sidang paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dengan demikian, Indonesia resmi memiliki undang-undang baru perpajakan setelah 12 tahun lamanya.

RUU ini memuat sejumlah aturan baru perpajakan, misalnya pengenaan pajak penghasilan 35% pada wajib pajak berpenghasilan di atas Rp5 miliar. Sebelumnya, PPh tertinggi yang dikenakan oleh negara hanya 30%.

Pemerintah juga melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak tahun depan dengan payung hukum beleid ini. Tujuannya, untuk menggenjot penerimaan negara agar rasio defisit dapat kembali ke 3%.

Apa Implikasinya?

RUU HPP dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk menggaet pundi-pundi negara lebih tebal lagi. Hal ini akan membiayai belanja pemerintah tahun depan dan mengurangi ketergantungan atas utang. Apalagi, pemerintah tahun depan masih akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, dengan rasio defisit APBN terhadap PDB diperkirakan di angka 4,85%.

Jika ruang fiskal pemerintah kian lebar, maka pemerintah bisa leluasa untuk melakukan kebijakan fiskal kalau situasi ekonomi tidak menentu. Kini, pemerintah tinggal mencari cara agar meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (tax compliance).

2. Cadangan Devisa Meningkat Lagi

Bank Indonesia mengumumkan posisi cadangan devisa Indonesia hingga akhir September 2021 sebesar US$146,9 miliar. Artinya, terjadi peningkatan US$2,1 miliar dibanding akhir Agustus.

BI mengklaim kenaikan cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan barang dan jasa serta penarikan utang luar negeri pemerintah.

Posisi cadangan devisa tersebut setara pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 impor beserta pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Apa Implikasinya?

Cadangan devisa yang memadai untuk membiayai kewajiban pembiayaan dan pembayaran utang mengindikasian stabilitas makroekonomi yang baik. Selain itu, kenaikan cadangan devisa juga akan bikin BI leluasa dalam mengintervensi pasar valuta asing demi menjaga fluktuasi kurs Rupiah terhadap Dolar AS.

Rangkuman Kabar Manca Negara

1. Harga Pangan Dunia Di Level Tertinggi dalam 10 Tahun

Food Agriculture Organization (FAO) menyoroti naiknya harga pangan dunia dalam dua bulan berturut-turut. Berdasarkan indeks harga oangan FAO, harga rata-rata pangan September berada di level 130, naik dari level Agustus yakni 128,5.

Secara tahunan, kenaikan ini mencapai 32,8% di bulan September. Produk sereal dan minyak nabati memimpin reli kenaikan harga dengan kenaikan tahunan mencapai 60%.

Kenaikan harga gandum dan komoditas pertanian yang banyak mengalami gagal panen tahun ini menyebabkan suplai yang tidak berimbang dengan permintaan.

Apa Implikasinya?

Kenaikan harga pangan akan memicu inflasi di berbagai negara. Namun, inflasi seperti ini tidak dapat direspons segera pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral global karena akan semakin membuat masyarakat tercekik. Apalagi, beberapa negara kini tengah mengalami stagflasi. Yakni, kondisi di mana inflasi terlihat mencekik meski pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja baru terlihat masih lesu.

2. Bank Sentral Eropa Jajaki Program Pembelian Surat Utang Baru

European Central Bank (ECB) menjajaki program pembelian surat utang lanjutan setelah program yang tengah berlangsung saat ini berakhir Maret tahun depan.

Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan, inflasi yang saat ini disebabkan oleh kelangkaan tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh kebijakan moneter. Sehingga, program lanjutan untuk memberikan stimulus keuangan lewat pembelian surat utang dinilai perlu agar situasi saat ini tidak berbuah kekacauan.

Apa Implikasinya?

Rencana program lanjutan yang merupakan bagian dari stimulus moneter itu mengindikasikan bahwa ECB akan menunda tapering. Hal ini bisa ikut menjadi pertimbangan negara-negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat, untuk ikut menunda pengetatan kebijakan moneter tersebut.

Download aplikasi Pluang di sini untuk investasi emas, S&P 500 index futures, serta aset kripto dan reksa dana! Harga kompetitif di pasaran, selisih harga jual-beli terendah, dan tanpa biaya tersembunyi!

Untuk investasi emas, kamu bisa melakukan tarik fisik dalam bentuk emas Antam mulai dari 1 gram hingga 100 gram. Sementara dengan Pluang S&P 500, kamu bisa berinvestasi di kontrak berjangka saham perusahaan besar di AS! Mulai dari Apple, Facebook, Google, Netflix, Nike, dan lainnya! Segera download aplikasi Pluang!

Sumber: Bloomberg, Reuters, Bank Indonesia, Investing, Bisnis Indonesia