Rangkuman Kabar: Realisasi APBN Tumbuh, Korea Selatan Curi Start

Rangkuman kabar hari ini diwarnai oleh realisasi penerimaan dan belanja negara yang tumbuh sebagai indikasi pulihnya ekonomi dalam negeri. Sementara itu, bank sentral sang negara ginseng Korea Selatan ternyata mulai curi start untuk mengetatkan kebijakan moneternya dan sempat bikin pasar modal panik siang tadi!

Untuk penjelasan ringkasnya, yuk simak rangkuman kabar berikut!

Rangkuman Kabar Dalam Negeri

1. Pemerintah Catat Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan mengatakan, realisasi penerimaan pajak dari Januari hingga Juli 2021 terbilang Rp647,7 triliun, atau tumbuh 7,6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, maka realisasi penerimaan pajak hingga bulan ke-tujuh tahun ini setara 52,7% terhadap target Rp1.229,59 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Penyumbang terbesar penerimaan pajak tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) perseorangan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri, di mana masing-masing memberikan kontribusi 13,5% dan 23,1% terhadap total realisasi penerimaan pajak.

Apa Implikasinya?

Kenaikan penerimaan pajak, utamanya PPh dan PPN, menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perbaikan pendapatan dan juga tingkat konsumsi. Dengan kata lain, pertumbuhan penerimaan pajak bisa menjadi indikasi bahwa ekonomi nasional mulai bangkit.

Kenaikan penerimaan pajak juga menjadi sinyal bahwa stimulus fiskal dan moneter yang diberikan pemerintah dan bank sentral memiliki dampak positif bagi perekonomian.

Baca juga: Rangkuman Kabar: Capital Inflow Deras, Bank China Waspadai Tapering

2. OJK Beri Insentif Surat Utang Berwawasan Lingkungan

Otoritas Jasa Keuangan memberikan insentif berupa diskon biaya pendaftaran dan pernyataan pendaftaran sebesar 25% bagi korporasi yang berminat menerbitkan surat utang berwawasan lingkungan, atau disebut green bond.

Langkah ini menjadi bagian upaya pemerintah untuk menciptakan ekonomi hijau dalam rangka memulihkan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

Menurut peta jalan pemerintah, Indonesia berkomitmen menurunkan tingkat emisi sebanyak 29% atas usaha perseorangan hingga 2030 mendatang. Namun, pemerintah juga membuka diri kepada bantuan internasional agar tingkat emisi bisa turun sebesar 41% pada waktu tersebut.

Apa Implikasinya?

Perubahan iklim berisiko menyumbang kerugian ekonomi Indonesia sampai 3,45% dari total pendapatan domestik bruto (PDB) jika tidak segera ditangani. Oleh karenanya, setiap langkah konkrit dari regulator ke arah ekonomi hijau menjadi salah satu faktor yang menentukan nasib perekonomian 10 tahun mendatang.

Baca juga: Rangkuman Kabar: Ragam Jibaku RI & Negara Lain Memulihkan Ekonomi

3. Pertumbuhan Kredit Tak Sebanding dengan Pertumbuhan Simpanan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa penyaluran kredit pada periode Januari hingga Juli 2021 hanya tumbuh 0,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, di sisi lain, OJK juga mencatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,43% di periode yang sama.

Apa Implikasinya?

Tidak seimbangnya nilai pertumbuhan kredit dan DPK mengindikasikan bahwa masyarakat masih lebih senang menyimpan uangnya ketimbang mengambil kredit, yang biasanya dimanfaatkan untuk konsumsi atau investasi.

Jika tren ini terus berlanjut, artinya minat konsumsi dan investasi masih tertahan. Hal itu nantinya bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat konsumsi dan investasi adalah dua komponen utama PDB.

Di samping itu, pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit adalah indikasi bahwa likuiditas tengah membuncah. Hal itu bisa jadi akan membuat perbankan menurunkan suku bunga tabungan.

Nah, ketika imbal hasil tabungan melorot, masyarakat kemungkinan akan lebih selera mendulang cuan dari instrumen selain tabungan, misalnya investasi di pasar modal.

Kabar Manca Negara

1. Korea Selatan Jadi Negara Maju Pertama Naikkan Suku Bunga Acuan

Bank of Korea menaikkan suku bunga acuannya dari 0,5% mejadi 0,75% akibat tingginya penyaluran utang rumah tangga, di mana rasionya hampir menyamai Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.

Tak hanya itu, harga properti di Korea Selatan juga mengalami lonjakan tajam, membuat BoK menaikkan prakiraan inflasi dari 1,8% jadi 2,1%.

BoK telah menahan bunga acuan 0,5% sejak tahun 2018 yang menegaskan arah kebijakan moneter mereka yang cenderung dovish. Adapun keputusan menaikkan suku bunga acuan kali ini disepakati oleh lima dari enam jajaran petinggi BoK, yang juga menyebutkan bahwa mereka akan kembali menaikkan bunga acuan November nanti

Apa Implikasinya?

Keputusan berani yang diambil Korea Selatan jelang simposium akbar The Federal Reserve, Jumat (27/8), membuat pasar berasumsi bahwa negara maju akan segera meninggalkan rezim suku bunga rendah dan kebijakan moneter longgar menuju era pengetatan ekonomi.

Jika itu terjadi, maka pelaku pasar bisa berekspektasi bahwa investasi di aset berisiko tidak akan menarik lagi.

Baca juga: Rangkuman Kabar: PPKM Dilonggarkan, AS-China Makin Panas

2. Harap Cemas Jelang Simposium Tahunan The Fed

Pelaku pasar juga harap-harap cemas menanti pidato Ketua The Fed, Jerome Powell, dalam simposium akbar The Fed Jackson Hole. Pidato berjudul The Economic Outlook yang akan disampaikan Powell membuat pasar mengantisipasi langkah kebijakan The Fed terkait penghentian pembelian surat utang atau tapering.

Meski begitu, para ekonom berpendapat bahwa pidato besok tidak akan menyebutkan tentang tapering mengingat kasus COVID-19 sedang meroket di Amerika Serikat plus krisis Afghanistan yang menyita perhatian.

Apa Implikasinya?

Tapering adalah kebijakan di mana The Fed akan mengurangi pembelian surat berharganya. Akibatnya, jumlah Dolar AS beredar akan menurun, sehingga nilai tukar Dolar AS terhadap mata uang lain akan menguat.

Kondisi tersebut akan bikin pelaku pasar lebih suka menggenggam Dolar AS, sehingga mereka akan menarik dananya di instrumen investasi seperti emas atau saham.

Jika itu terjadi, maka Indonesia bisa dalam bahaya. Sebab, penarikan dana dari pasar modal bisa menyebabkan arus modal asing keluar (capital outflow), sehingga mengancam iklim investasi dan stabilitas moneter domestik.

Di samping itu, dampak tapering yang bisa meningkatkan nilai dolar AS akan membuat nilai tukar rupiah melemah. Akibatnya, Bank Indonesia harus menguras cadangan devisanya untuk mengintervensi pasar valas.

Selain itu, industri juga akan menerima bahan baku impor yang lebih mahal lantaran pelemahan nilai tukar yang dimaksud. Kenaikan nilai impor akan menghambat pertumbuhan ekspor netto, satu dari empat kunci pertumbuhan ekonomi.

Sumber,: Reuters, Kementerian Keuangan, CNBC Indonesia, Investor Daily