Rangkuman Kabar: Capital Inflow Deras, Bank China Waspadai Tapering

Jagat pemberitaan ekonomi hari ini diramaikan oleh aliran modal asing yang masih kencang di tengah wacana bank sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk melancarkan aksi tapering. Selain itu, masih banyak lagi informasi menarik yang bisa kamu baca di rangkuman kabar hari ini!

Rangkuman Kabar Dalam Negeri

1. Capital Inflow Agustus Melonjak Rp11,2 Triliun

Bank Indonesia mencatat aliran modal asing yang masuk ke Indonesia (capital inflow) tetap lancar di Bulan Agustus. Sejak 1 Agustus hingga 23 Agustus, BI mencatat Rp11,2 triliun aliran modal asing yang masuk ke dalam negeri, di mana sebagian besarnya masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, aliran modal asing di Agustus terbilang melonjak setelah banyak investor asing menarik dananya pada Juli lalu.

Selain itu, kenaikan nilai arus modal masuk ini terjadi di tengah wacana The Fed untuk melakukan tapering, di mana hal itu seharusnya berdampak buruk bagi iklim investasi Indonesia.

Kebijakan tapering akan membuat persediaan Dolar AS mengetat dan menaikkan nilai aset greenback tersebut. Sehingga, jika The Fed sedikit saja melempar wacana mengenai tapering, maka investor akan lebih memilih menggenggam Dolar AS dan tidak selera berinvestasi di pasar modal.

Meski begitu, Bank Indonesia berencana menggelar uji ekonomi (stress test) dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi kebijakan moneter The Fed itu. BI tetap khawatir bahwa modal asing betul-betul hengkang dari Indonesia saat tapering jadi diberlakukan.

Apa Implikasinya?

Meningkatnya arus modal asing akan menambah cadangan Dolar AS yang dimiliki BI. Sehingga, otoritas moneter itu akan memiliki amunisi tambahan untuk mengintervensi pasar valas demi menstabilkan nilai rupiah.

Sejak isu tapering berembus kencang bulan ini, Rupiah memang mengalami pelemahan sebesar 2,78% sejak akhir 2020.

Baca juga: Rangkuman Kabar: Ragam Jibaku RI & Negara Lain Memulihkan Ekonomi

2. Presiden Bentuk Badan Pangan Nasional

Presiden Joko Widodo resmi membentuk Badan Pangan Nasional melalui Perpres No 66/2021. Badan ini mengambil alih fungsi koordinasi, perumusan, penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan dari kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Badan ini juga memiliki kewenangan melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan.

Apa Implikasinya?

Selama ini, fungsi dan wewenang tersebut dijalankan lintas kementerian dengan rapat kordinasi yang kurang efisien. Akibatnya kerap terjadi silang kebijakan yang membuat pasokan dan harga pangan tidak terjaga. Imbasnya, harga pangan nasional selalu mengalami inflasi yang lebih tinggi ketimbang tingkat inflasi nasional.

Berdirinya Badan Pangan Nasional diharapkan bisa mengendalikan inflasi harga pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2021 inflasi umum tahunan hanya 1,52%, namun inflasi makanan, minuman dan tembakau secara tahunan mencapai 2,74%.

Dengan demikian, pembentukan badan ini diharapkan bisa menekan inflasi dari sisi komponen bahan pangan bergejolak (volatile food).

Rangkuman Kabar Manca Negara

1. Bank Sentral China Atur Strategi Hadapi Tapering

Bank Sentral China (People’s Bank of China/PBoC) pada hari ini menawarkan gelontoran dana sebesar 50 miliar Yuan atau US$2,72 miliar ke sistem perbankan China. Jumat (28/8), PBoC juga akan membuka lelang deposit tunai senilai 70 miliar Yuan.

Gelontoran dana ini akan menjadi salah satu stimulus terbesar yang pernah digelontorkan bank sentral China. Biasanya, suntikan dana harian PBoC tidak pernah melebihi 10 juta Yuan.

Langkah ini diambil PBoC dalam mengantisipasi arus modal keluar lantaran kebijakan tapering milik The Fed. Otoritas moneter China itu khawatir bahwa tapering akan menghilangkan momentum negara tirai bambu itu untuk memulihkan ekonominya.

Baca juga: Rangkuman Kabar: PPKM Dilonggarkan, AS-China Makin Panas

Apa Implikasinya?

PBoC sengaja menggelontorkan stimulus moneter lebih besar untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Tujuannya, agar perbankan lebih leluasa menyalurkan kredit guna mengungkit kembali momentum pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bulan lalu China mengalami perlambatan penyaluran kredit terparah sejak Februari 2020.

Perbaikan ekonomi China tentu juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Ini mengingat Produk Domestik Bruto (PDB) China menyumbang 8% dari PDB global.

2. DPR AS Sepakati Kerangka Kerja Anggaran US$3,5 Miliar Tahun Depan

Dewan legislatif AS menyepakati kerangka kerja anggaran pemerintah sebesar US$3,5 miliar untuk proogram perlindungan anak dan program sosial lainnya. Selain itu, dewan legislatif AS juga berencana melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan RUU Pendanaan Infrastruktur, yang sebelumnya telah disetujui oleh Senat AS, pada September mendatang.

Keputusan itu terjadi setelah 220 anggota legislatif sepakat untuk mengesahkan kerangka anggaran tersebut, melawan 212 anggota lain yang menolak kerangka anggaran tersebut. Kebetulan, dewan legislatif yang menyepakati kerangka kerja tersebut seluruhnya berasal dari Partai Demokrat.

Hasil pemungutan suara ini memungkinkan Partai Demokrat untuk merancang dan menyetujui kebijakan belanja tersebut tanpa persetujuan oposisi, Partai Republik. Selain itu, Partai Demokrat, yang kini menguasai badan legislatif AS, juga berkesempatan untuk memberikan persetujuan yang bulat ketika mengesahkan RUU Pendanaan Infrastruktur nantinya.

Apa implikasinya?

Jika kerangka anggaran ini direalisasikan, maka pertumbuhan ekonomi AS bisa membaik. Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah akan memperbaiki tingkat konsumsi, yang menjadi salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi.

Namun di sisi lain, nominal belanja yang ambisius akan membuat pemerintah mencari cara untuk membiayainya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Akibatnya, ada kemungkinan pemerintah AS akan memberikan beban tambahan bagi wajib pajak.

Sumber: Reuters, Bisnis Indonesia, Kontan