Rangkuman kabar dalam negeri masih diwarnai dengan jurus-jurus pemerintah menutup pembiayaan APBN lewat sumber-sumber pembiayaan yang lebih efisien. Berita baiknya, akhirnya PPKM dilonggarkan lho, Sobat Cuan!
Selain itu, kabar mancanegara diramaikan dengan pertarungan antara Amerika Serikat-China yang kini sudah memasuki episode yang ke-sekian. Yuk, simak selengkapnya!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp139,4 triliun untuk membiayai belanja yang sudah dianggarkan di dalam APBN 2021.
SAL merupakan salah satu bantalan pembiayaan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun-tahun sebelumnya dibawah pengelolaan bendahara negara. Tahun lalu, pemerintah juga menggunakan SAL senilai Rp70,6 triliun untuk membiayai anggaran tahun berjalan.
Sebagai salah satu alternatif pembiayaan, SAL merupakan salah satu sumber dana belanja pemerintah yang cukup aman. Sebab, penggunaan SAL dapat mengurangi ketergantungan pemerintah atas penerbitan surat utang untuk mendanai belanja dalam negeri.
Selain itu, pembiayaan anggaran menggunakan SAL tidak akan membebani anggaran tahun berikutnya. Ini lantaran SAL tidak menghasilkan biaya bunga layaknya instrumen surat utang.
Untuk diketahui, tahun depan pemerintah harus membayar bunga utang senilai Rp405,9 triliun, naik 11% dibanding tahun ini. Sehingga, pemerintah membutuhkan sumber dana yang lebih murah untuk menutup defisit anggarannya agar beban bunga utang tidak membengkak lagi.
Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari 23 Agustus hingga 31 Agustus mendatang. Namun, di saat yang bersamaan, pemerintah juga melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah Jawa-Bali dari level 4 menjadi level 3.
Salah satu bentuk pelonggaran tersebut adalah pembukaan kembali restoran dan rumah ibadah dengan kapasitas 25% dari total kapasitasnya dan pusat perbelanjaan dengan kapasitas 50% dari daya tampungnya.
Pelonggaran PPKM merupakan respons atas menurunnya tingkat penyebaran COVID-19 varian Delta sebanyak 78% dari puncaknya pada Juli lalu.
Pelonggaran PPKM akan membuat kegiatan ekonomi berjalan kembali. Sehingga, daya beli dan pendapatan masyarakat akan meningkat dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali terungkit.
Baca juga: Rangkuman Kabar: Ragam Jibaku RI & Negara Lain Memulihkan Ekonomi
Otoritas Pasar Modal AS (The Securities and Exchange Commission/SEC) menerbitkan persyaratan baru bagi emiten asal China yang ingin melantai di pasar modal AS.
Di dalam aturan baru tersebut, SEC meminta calon emiten asal China untuk terbuka mengenai benar atau tidaknya perusahaan tersebut menempatkan dana di perusahaan cangkang yang berdomisili di negara-negara surga pajak (tax haven).
Calon emiten asal China juga diminta menjelaskan risiko campur tangan pemerintah China yang berpotensi mengganggu operasional perusahaan serta keterbukaan informasi keuangan kepada investor.
Langkah SEC meningkatkan transparansi informasi perusahaan asal China merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada investor AS agar terhindar dari investasi pada perusahaan “abu-abu”.
Hanya saja, hal ini bisa berujung pada memanasnya kembali hubungan dua negara. Tensi geopolitik hanya akan membuat investor tak tertarik berinvestasi di aset berisiko, seperti saham, sehingga mereka memilih untuk menempatkan dana di aset yang aman (safe haven).
Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, tidak perlu menunjukkan keberpihakannya dalam memantau panasnya tensi geopolitik antara AS dan China. Harris menyampaikan pendapat itu dalam lawatannya ke Singapura, sembari menyinggung aksi China yang getol mengklaim wilayah Laut China Selatan.
Memanasnya hubungan geopolitik antara kedua negara kemungkinan besar akan berpengaruh ke hubungan dagang antara keduanya.
Bagi Indonesia, baik China maupun Amerika Serikat adalah dua mitra dagang terbesar. Sehingga, jika Indonesia berpihak pada salah satu diantaranya, maka Indonesia bisa kehilangan volume perdagangan yang besar, baik dari China maupun AS.
Oleh karenanya, pernyataan Harris cukup bijak dalam menenangkan negara-negara mitra dagang mereka seperti Indonesia.
Bagikan artikel ini