Rangkuman kabar di akhir pekan, Jumat (8/10) mengulas potensi pemasukan negara dari beleid perpajakan yang baru. Selain itu, ada pula soal blockchain Ethereum yang akan memulai transisi protokol jadi lebih ramah lingkungan akhir bulan ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan potensi pemasukan negara dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mencapai Rp130 Triliun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menargetkan penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.510 triliun. Disahkannya UU HPP membuka peluang penerimaan akan mencapai Rp1.649,3 triliun. Menkeu juga meyakini bahwa UU HPP akan meningkatkan rasio perpajakan menjadi 9,22% pada 2022. Tanpa UU HPP, targetnya hanya 8,4%.
Potensi pemasukan negara yang lebih besar akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas. Sehingga, pemerintah bisa bermanuver lebih leluasa dalam menggunakan instrumen belanja negara sebagai komponen pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Selain itu, bertambahnya penerimaan negara juga akan mengurangi ketergantungan pemerintah atas utang. Apalagi, pemerintah tahun depan masih akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, dengan rasio defisit APBN terhadap PDB diperkirakan di angka 4,85%.
Bank Indonesia mencatat arus modal asing yang masuk pada periode 4-7 Oktober mencapai Rp 8,69 triliun. Rinciannya, jual neto di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp1,27 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar Rp9,96 triliun.
Meski demikian, Indonesia juga mengalami kenaikan premi credit default swaps (CDS). Dalam sepekan, premi CDS naik menjadi 83,92 bps dari posisi awal di tanggal 1 Oktober sebesar 79,81 bps.
Kenaikan arus modal asing bisa mendorong penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Sebab, BI selalu menggunakan cadangan valasnya ketika mengintervensi pasar valas untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.
Baca juga: Rangkuman Kabar: RUU Perpajakan Sah, Bank Sentral Eropa Pasrah
Blockchain Ethereum akan beralih protokol menjadi proof of stake dari protokol saat ini prrof of work yang dinilai kurang ramah lingkungan. Transisi tersebut akan dimulai lewat upgrade terbaru yang dinamakan Altair upgrade.
Rencananya, Altair upgrade akan teraktivasi mulai 27 Oktober nanti. Selama masa transisi, Ethereum masih akan menggunakan protokol Proof of Work yang dikombinasikan dengan Proof of Stake.
Protokol PoS yang lebih ramah lingkungan lantaran tidak memerlukan daya listrik sebanyak PoW merupakan terobosan bagi Ethereum yang tengah berupaya mengadopsi teknologi blockchain generasi ketiga. Akibatnya, komunitas kripto akan semakin tertarik memanfaatkan blockchain Ethereum dan permintaan token native Ethereum, Ether (ETH), akan meningkat. Kalau permintaan ETH meningkat, maka tak menutup kemungkinan harga ETH juga akan naik.
Senat AS akhirnya mengesahkan RUU yang memperbolehkan pemerintah AS untuk menaikkan pagu utang jangka pendeknya. Dalam jajak pendapat yang dihelat Kamis (8/10) waktu setempat, Senat AS mengetok palu bahwa pemerintah AS boleh menambah utang hingga US$480 miliar untuk mendanai anggarannya hingga Desember nanti.
Akibatnya, pemerintah AS bisa terhindar dari risiko gagal bayar utangnya sekaligus mencegah terjadinya shutdown.
Jika pemerintah AS terjebak dalam situasi default, maka peringkat utang AS akan runtuh. Selain itu, peristiwa tersebut juga akan merobohkan upaya pertumbuhan ekonomi AS, mengingat kebijakan bantuan sosial dan subsidi pandemi (yang ditujukan untuk memperbaiki tingkat konsumsi AS) tidak akan bisa digelontorkan lagi.
Sumber: Reuters, Investing, Bank Indonesia, Investor Daily
Fathia Nurul Haq
Fathia Nurul Haq
Bagikan artikel ini