Mahkamah Agung AS memutuskan dalam kasus Chatrie v. AS bahwa pengumpulan data lokasi melalui surat perintah geofence adalah pencarian yang dilindungi oleh Amandemen Keempat. Keputusan ini membatalkan putusan pengadilan lebih rendah dan mengharuskan peninjauan ulang apakah pemerintah melanggar hak privasi. Pengadilan menegaskan individu memiliki harapan privasi yang sah atas riwayat lokasi mereka, bahkan jika data disimpan oleh perusahaan teknologi pihak ketiga seperti Google. Putusan ini memperkuat keputusan Carpenter 2018 dan membatasi pengawasan pemerintah yang luas tanpa alasan yang kuat.
DBV Technologies bersiap mengajukan permohonan Lisensi Biologis (BLA) untuk patch VIASKIN® Peanut yang ditujukan bagi anak usia 4 hingga 7 tahun. Perusahaan telah melakukan diskusi mendalam dengan FDA untuk memastikan proses peninjauan yang menyeluru...
Bron, penyedia dompet kripto self-custody, bermitra dengan Noah, penyedia infrastruktur pembayaran stablecoin global, untuk memudahkan akses on- dan off-ramp stablecoin. Integrasi ini memungkinkan pengguna Bron dengan mudah mendanai dan menarik dana ...
British American Tobacco (BAT) berencana memangkas sekitar 20% tenaga kerjanya, sekitar 9.000 posisi termasuk outsourcing 3.500 peran, seiring adopsi AI untuk menekan biaya dan tingkatkan laba. Pemangkasan ini tidak termasuk AS dan ditargetkan menghe...
Hingga 29 Juni 2026, enam dari sembilan indeks utama global menunjukkan kenaikan positif tahun ini. Nikkei 225 Jepang memimpin dengan kenaikan 37,8%, diikuti oleh TSX Kanada (+9,8%) dan S&P 500 AS (+8,1%). Sebaliknya, Hang Seng Hong Kong turun 11,5%,...
OpenPayd Global Holdings mengajukan pendaftaran ke SEC untuk rencana merger dengan Titan Acquisition Corp, dengan tujuan menjadi perusahaan publik di Nasdaq dengan kode "OP." Entitas gabungan ini bernilai lebih dari $1 miliar dan berencana mengumpulk...
