Demi Nawacita, Jokowi Kembangkan Tol Laut untuk Pengembangan Daerah Terpencil

Sebagai wilayah maritim, dengan kebutuhan menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, dalam pemerintah Jokowi melalui Kabinet Kerja, rencana tol laut di Indonesia dikembangkan lewat beberapa rute tol laut.

Ini sejalan dengan agenda Nawacita, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang selama ini merupakan tujuan dari penyelenggaraan tol laut.”

Pada pemberitaan terakhir di berbagai media tahun 2019 ini, program tol laut di Indonesia yang dicanangkan Jokowi tampak masih terus bergantung pada subsidi, sekitar Rp 250-an miliar per tahun. Sebelumnya pada 2018, subsidi justru lebih tinggi lagi, senilai Rp 447,6 miliar. Sementara itu, rute tol laut juga sudah ditambahkan.

Konsep tol laut di Indonesia ini menekankan pada pengangkutan logistik dengan rute tol laut yang membawa kapal laut demi menurunkan harga bahan pokok yang tinggi di beberapa daerah wilayah timur di Indonesia. 

Kapal yang digunakan melintasi tol laut adalah kapal dengan kapasitas dan volume sangat besar. Ini demi termuatnya sebanyak-banyaknya pasokan komoditas hingga mencapai daerah 3TP (Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan) yang dituju.

Sementara itu, belum berhasilnya program ini mendanai diri disinyalir karena beberapa aspek, yakni ketersediaan, akses, dan keterjangkauan bagi masyarakat pengguna.

Ini mendorong Jend. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman, berpendapat bahwa rute tol laut perlu perbaikan juga perlu adanya subsidi atau diskon untuk kapal pengangkut.

Sejauh ini, program tol laut hadir dengan 18 rute tol laut ditambah 2 rute baru pada 2019 ini. Rute-rute ini menghubungkan pulau-pulau terluar sehingga distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar hingga wilayah terluar Indonesia.

Tol laut di Indonesia dalam lima tahun terakhir

tol laut di indonesia
id.wikipedia.org

Dalam kurun waktu lima tahun, pengembangan pelabuhan telah dilakukan terhadap 24 pelabuhan untuk menunjang tol laut. Pengembangan pelabuhan lainnya berjumlah 118 dengan pembangunan kapal perintis 104 unit. Selain itu, dibangun pula pelabuhan nonkomersial di 136 lokasi, serta pembangunan kapal untuk mendukung program tol laut di Indonesia sebanyak 295 kapal.

Demi kepentingan peningkatan logistik luar negeri, Pelabuhan Tanjung Priok akan dicanangkan sebagai pelabuhan hub internasional.

Sementara itu, arus bongkar muat peti kemas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2018 mencapai 7,5 juta TEUs. Untuk keperluan ini, disediakan pula 113 trayek perintis bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses kapal komersil.

Selain itu, jam operasional juga ditingkatkan. Pelayanan di pelabuhan khususnya pelabuhan utama telah diberlakukan selama 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Di bidang navigasi, pembangunan sistem telekomunikasi pelayaran telah mencapai 69 unit. Padahal, ini dari target 87 unit dan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) mencapai 910 unit dari target 1.008 unit.

Di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, 400 fasilitas pelabuhan dengan 1.572 kapal berbendera Indonesia. Mereka telah bersepakat dengan International Ship and Port Facilities Security (ISPS) Code.

Baca juga: Pelemahan KPK Jadikan Indonesia sebagai Surga Pajak Koruptor?

Optimalkan rute tol laut pada masa mendatang

rute tol laut
id.wikipedia.org

Pemerintah menjanjikan secara proaktif akan responsif atas kebutuhan masyarakat. Prioritas pemanfaatan rute tol laut di Indonesia akan ditujukan bagi masyarakat pada daerah 3TP yang masih sangat membutuhkan tol laut.

Evaluasi telah dilakukan untuk efektivitas pola subsidi, terutama menyangkut biaya pelayaran dan pertimbangan penerapan pola subsidi lain yang lebih efektif dan efisien.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) dan sistem pemantauan distribusi bahan pokok yang penting. Ini juga akan terkait ke pengawasan harga jual barang yang diangkut tol laut secara digital.

Pemerintah juga sedang mendorong koordinasi dan sinergi antara kementerian dan lembaga agar dapat meningkatkan pemanfaatan tol laut. Dengan begitu, lembaga-lembaga ini akan bisa langsung turun ke daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan kebutuhan wilayah 3TP yang perlu diakomodasi melalui pengiriman ekspedisi.

Sumber: Kargo Tech, DetikNews, DetikNews, Media Indonesia

Simak juga:

9 Rekomendasi Buku Keuangan Terbaik Ini Dijamin Bikin Kamu ‘Melek’ Finansial

Nadiem Makarim sebagai Menteri Termuda dengan Ide Segar, Ini 5 Menteri Muda Lain dari Seluruh Dunia

Investasi di Perfilman Indonesia dengan Patungan Rp10.000 Aja, Mau?

Bantu Atasi Defisit Anggaran, Iuran BPJS Alami Kenaikan 100%

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here