5 Poin Penting Perpajakan yang Diatur RUU Omnibus Law, Apa Saja?

RUU Omnibus Law Perpajakan diharapkan dapat menyederhanakan peraturan pajak dan meningkatkan investasi di Indonesia. Peraturan pajak terbaru yang diterapkan di antaranya usulan pemotongan pajak perusahaan dan keharusan perusahaan internet untuk membayar pajak.

Rancangan undang-undang yang diajukan menunjukkan perubahan besar pada beberapa UU. Di antaranya UU Pajak Penghasilan (PPh) 2008, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2009, dan UU Sistem Perpajakan Umum (KUP). Begitu juga pengaruhnya pada pajak daerah dan peraturan biaya lainnya.

omnibus law perpajakan

Perubahan-perubahan peraturan pajak terbaru dalam Omnibus Law Perpajakan ini bertujuan untuk menderegulasi persyaratan pajak. Ini demi menciptakan iklim bisnis yang lebih terbuka dan menarik investor.

Berikut ini adalah lima poin utama RUU Omnibus Law perpajakan yang mengatur peraturan pajak terbaru tersebut.

Baca juga: Diberlakukan Sistem Upah Berdasarkan Jam Kerja, Untung atau Rugi Bagi Pekerja?

#1 Peraturan pajak terbaru – pemotongan pajak penghasilan perusahaan

Apabila RUU Omnibus Law disahkan menjadi undang-undang, maka pajak penghasilan perusahaan akan dipotong menjadi 22 persen pada 2021. Pemotongan 20 persen pada 2023, dibandingkan 25 persen yang berlaku pada saat ini.

Pejabat Direktur Negara Bank Dunia Rolande Pryce mengatakan rencana pemerintah untuk melonggarkan pajak penghasilan perusahaan. Antara lain, akan mengurangi rasio pajak terhadap PDB sebesar 0,5 persen.

“Tanpa langkah-langkah peningkatan pendapatan yang saling melengkapi, maka lebih sedikit uang yang tersedia untuk menutup kesenjangan infrastruktur dan sumber daya manusia,” ujar Pryce pada Kamis (30/1).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pemotongan untuk menurunkan pendapatan pajak. Angka hingga Rp86 T (USD 6,27 M) per tahun pada peraturan pajak terbaru.

“Meski kami akan memotong tarif pajak perusahaan, kami akan memperluas basis pajak kami dan memaksimalkan pengeluaran sehingga tidak ada goncangan ekonomi,” ujarnya. “Upaya ini harus dipertahankan karena adanya perlambatan ekonomi global.”

peraturan pajak terbaru

#2 Omnibus law perpajakan – pajak untuk perusahaan digital

Perusahaan digital seperti Netflix dan Spotify akan dianggap sebagai perusahaan tetap dan akan tunduk pada peraturan lokal.

Dalam peraturan pajak terbaru, perolehan mereka akan ditentukan melalui produk yang beredar, penjualan, dan/atau pengguna aktif perusahaan di Indonesia.

Dengan demikian, perusahaan-perusahaan digital ini akan dibebankan pajak pertambahan nilai 10 persen. Pemotongan ini bisa diterapkan pada pelanggan mereka untuk membeli atau menggunakan produk/layanan mereka, serta membayar pajak penghasilan kepada pemerintah.

Perusahaan digital ini dapat menunjuk perwakilan di Indonesia untuk mengumpulkan, membayar, dan melaporkan pajak mereka. Ketentuan terperinci lebih lanjut tentang pajak pertambahan nilai ini akan diatur dalam peraturan menteri keuangan, sedangkan pajak penghasilan akan diatur melalui peraturan pemerintah.

Baca juga: Cuan hingga Rp629 M, Netflix Ternyata Tidak Bayar Pajak sejak 2016

#3 Peraturan pajak terbaru – pemerintah pusat atur tarif pajak daerah

Menurut rancangan Omnibus Law perpajakan, pemerintah akan menyatukan pajak daerah dan menjatuhkan hukuman fiskal pada pemerintah daerah yang mengenakan anggaran rumah tangga yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan nasional.

RUU ini akan memberikan kepada pemerintah pusat dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi, yaitu untuk menunda dan/atau memotong jumlah penerimaan daerah dan/atau sanksi lainnya dalam peraturan pajak terbaru.

“Jika kebijakan pemerintah daerah tidak sejalan dengan kebijakan fiskal nasional, maka kami akan menjatuhkan sanksi, seperti dengan [memotong] jumlah transfer daerah atau mencabut anggaran rumah tangga,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Indonesia, Robert Endi Jaweng, mengatakan dari 347 anggaran rumah tangga bermasalah yang ditemukan, 251 terkait dengan urusan perpajakan dan retribusi.

“Ada banyak kasus di mana pemerintah daerah mengumpulkan begitu banyak pajak tanpa memberikan layanan yang bermanfaat,” ujarnya.

Akan tetapi, ada 2017, Mahkamah Konstitusi melarang pemerintah pusat membatalkan peraturan daerah dan sebaliknya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung.

peraturan pajak terbaru

#4 Omnibus law perpajakan – WNA hanya bayar pajak atas pendapatan yang dihasilkan di Indonesia

RUU Omnibus Law tentang perpajakan akan memudahkan persyaratan pajak untuk orang asing dan orang Indonesia di luar negeri. Ini karena mereka tidak lagi dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar perbatasan negara.

Orang asing yang bekerja di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam setahun hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan yang mereka peroleh di Indonesia.

Sementara orang Indonesia yang bekerja di luar negeri selama lebih dari 183 hari akan dibebaskan dari pembayaran pajak penghasilan di Indonesia.

UU Pajak Penghasilan yang berlaku hanya mengatur bahwa orang, termasuk orang asing, yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dianggap sebagai pembayar pajak domestik.

“Anggota diaspora Indonesia yang telah bekerja selama lebih dari 183 hari di luar negeri hanya akan dikenakan pak di luar negeri.”

Ketentuan dalam peraturan pajak terbaru ini dimaksudkan memberi kepastian bagi orang asing dan diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri.

#5 Peraturan pajak terbaru – eliminasi pajak dividen dan penerapan penalti yang lebih rendah

RUU Omnibus Law akan menghapus pajak atas dividen yang diperoleh dari dalam dan luar negeri selama mereka diinvestasikan kembali di Indonesia.

Peraturan pajak terbaru ini juga akan menghapus pajak atas beberapa pendapatan dari bisnis asing. Ini termasuk dividen yang diperoleh di luar negeri selama jumlah tersebut diinvestasikan di Indonesia selama periode waktu tertentu.

“Kami berharap bahwa melalui peraturan ini, dividen akan dibagikan kepada pemegang saham dan uangnya akan digunakan untuk investasi lebih lanjut,” ujar Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak.

RUU Omnibus Law juga akan mengurangi denda atas keterlambatan pembayaran pajak.

Bagi investor, ini adalah berita baik karena keuntungan investasi mereka tidak akan lagi dikenakan pajak penghasilan.

Sumber: The Jakarta Post

Simak juga:

Pelemahan KPK Jadikan Indonesia sebagai Surga Pajak Koruptor?

9 Rekomendasi Buku Keuangan Terbaik Ini Dijamin Bikin Kamu ‘Melek’ Finansial

Pengin Jalan-jalan ke Luar Negeri? Ini Caranya Bikin Paspor Online

Mencoba Peruntungan di 7 Negara dengan Gaji Tertinggi di Dunia, Minat?

Dibanderol Rp193 M, Majesty 140 Berhasil Jadi Yacht Termahal di Dunia

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here