Naik Hanya 8,51%, Ini Alasan Serikat Buruh Tolak Kenaikan Upah Buruh yang Kecil

Kenaikan UMP 2019 tidak disambut baik oleh konfederasi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tolak rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,51%. Mereka justru mengajukan kenaikan upah buruh 2019 sebesar 20-25%.

Padahal, kenaikan ini terbilang lebih tinggi dari kenaikan tahun ini yang hanya 8,03%. Angka kenaikan ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan inflasi nasional sebesar 3,39% dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12%.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencanangkan akan menaikkan UMP dan upah minimum kabupaten (UMK) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Selain itu, bagi daerah dengan upah di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL) diwajibkan untuk menyesuaikan upah buruh minimumnya agar sama dengan KHL. Kenaikan UMP 2019, dengan demikian, perlu jadi jawaban atas upah buruh yang rendah di daerah selama ini.

Tujuh provinsi yang dikatakan perlu meningkatkan UMP agar sesuai dengan KHL antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Baca juga: Wah! Ternyata Selain Jagoan Konten, Ini 3 Pekerjaan yang Akan ‘Laku’ di Masa Depan!

Bagaimana kenaikan UMP 2019 ditentukan?

Upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pemenakertrans) No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum adalah “upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah ini wajib dijadikan acuan oleh pengusaha dan pelaku industri sebagai standar minimum dalam memberi upah pekerjanya”.

Setiap daerah dapat memiliki standar kebutuhan hidup layak yang tidak sama. Ini berpengaruh pada penetapan upah pekerja. Karena itu, upah minimum tidak berlaku secara nasional, tetapi hanya untuk wilayah tertentu yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota.

Kenaikan UMP 2019 ditetapkan oleh gubernur setiap daerah selaku kepala daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi. Penetapan dan pengumuman UMP umumnya dilakukan serentak pada 1 November setiap tahun dan berlaku pada 1 Januari di tahun berikutnya.

Formula UMP diukur berdasarkan UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ΔPDBt} dengan catatan UMn adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UMt adalah upah minimum tahun berjalan. Inflasit adalah inflasi yang dihitung dari September tahun sebelumnya hingga September tahun berjalan. Sedangkan ΔPDBt adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan.

Komponen upah minimum ini terdiri atas gaji pokok dan gaji tunjangan tetap. Komposisi gaji pokok minimal adalah tujuh puluh lima persen dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap.

Baca juga: Bekraf Ditiadakan di Era Jokowi Jilid II, Apa Pengaruhnya bagi Industri Kreatif?

Buruh mengaku tidak diajak berunding, mereka tolak formula upah buruh 2019

kenaikan ump 2019 | upah buruh 2019
Successful and happy business team

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono, menolak angka kenaikan yang hanya 8,51%. Menurutnya, kenaikan upah buruh mestinya lebih besar dari itu karena baginya kenaikan ini hanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang bergantung pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, sementara tidak memperhatikan kebutuhan nyata dari para buruh.

Hal lainnya adalah karena pemerintah pusat cenderung melakukan penyamarataan kenaikan atau besaran UMP. Padahal, mestinya ada perundingan di masing-masing daerah yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Menurutnya, tidak terlibatnya atau tidak diajak berundingnya para buruh tampak seakan melangkahi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kenaikan angka itu tergolong sangat kecil di daerah lain selain Jakarta.

Misalnya, ia mencontohkan, kenaikan UMP hanya akan memberi tambahan sekitar 130 ribuan rupiah saja bagi pekerja di Ciamis dari UMP saat ini Rp1,6 juta. Ini berbeda dengan kenaikan UMP 2019 yang akan diterima oleh pekerja di Jakarta yakni sebesar Rp4,2 juta.

Jadi, sepertinya memang pemerintah perlu lebih banyak berunding untuk mengetahui kebutuhan sebenarnya dari para buruh, ya? Dan, seperti tuntutan para buruh, kenaikan UMP mestinya didasarkan pada hal-hal selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi semata.

Sumber: Kontan, Tempo, Kompas

Simak juga:

Nadiem Makarim sebagai Menteri Termuda dengan Ide Segar, Ini 5 Menteri Muda Lain dari Seluruh Dunia

Pelemahan KPK Jadikan Indonesia sebagai Surga Pajak Koruptor?

Penebangan Liar hingga Prostitusi, Ini 5 ‘Barang’ Pasar Gelap Indonesia yang Hasilkan Triliunan Rupiah

Panama Papers Buka Skandal Penghindaran Pajak Perusahaan Cangkang di Seluruh Dunia

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here